jpnn.com - SENTUL - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berbicara soal pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia secara tegas menyatakan seluruh jajaran TNI dalam hal ini akan bersikap netral.
BACA JUGA: Panglima TNI Bima Sena, Kapolri Prabu Puntadewa, Jenderal Dudung…
TNI tidak akan memihak pada salah satu kandidat maupun partai politik tertentu.
"Waktu saya mulai fit and proper test sudah menjamin bahwa TNI harus netral. Tentunya, saya akan konsisten untuk itu ya. Nanti kami tekankan kepada seluruh jajaran."
BACA JUGA: 1.605 ASN Terbukti Melanggar Netralitas
"Sekarang ini sudah mulai penekanan kepada jajaran untuk nanti netral," ujar Panglima TNI di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).
Panglima TNI menegaskan tak segan menjatuhkan sanksi dengan menggunakan perangkat hukum yang ada kepada anggota TNI yang terbukti melanggar netralitas dengan memihak salah satu kandidat.
BACA JUGA: Menjaga Netralitas di Tahun Politik, Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Melakukan Ini
"Kami kan punya perangkat hukum, ada Pom (Polisi Militer) TNI, Pom AL (Angkatan Laut), Pom AD (Angkatan Darat), ada Pom AU (Angkatan Udara)."
"Ya, sudah, mekanisme itu saja. Saya sudah sampaikan reformasi birokrasi tentang tetap tegakan hukum."
"Kalau memang kena pidana, ya pidana. Jadi, prajurit-prajurit yang melanggar hukum pastinya akan kami kenakan sanksi hukum," katanya.
Laksamana Yudo lebih lanjut mengatakan TNI juga memiliki perangkat intelijen untuk memastikan jajarannya di wilayah tetap netral dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.
"Selama ini kan netral terus TNI. Kalau ada oknum, ya pasti akan kami proses hukum."
"Jadi, enggak perlu diragukan lagi. Saya kira di dalam sejarah TNI, sejak pemilu pertama sampai kemarin, kami netral," katanya.
Menurut Laksamana Yudo, TNI bersama Polri juga segera menginventarisasi daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Sekarang ini belum, masih kondusif sekarang. Nanti menjelang pemilu, baru sesuai permintaan Polri."
"Kami akan mem-back up pasukan kami yang diperlukan."
"Tentunya, daerah-daerah mana saja yang dianggap rawan dan sebagainya diperkuat, dan sebagainya. Nanti tergantung Polri," katanya.
Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022, yakni perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) serta anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan DPRD kota dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.
Sementara itu, pemilihan kepala daerah serentak akan digelar pada 27 November 2024. (Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang