jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan Pemilu 2019 berjalan aman, damai dan sukses. Netralitas TNI masih terjaga.
Hadi mengatakan, TNI mendeteksi ada indikasi pihak-pihak yang tidak menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BACA JUGA: Maruf Amin Tegaskan MUI Tidak akan Terjebak Politik Praktis
“Provokasi serta upaya stigma opini di media sosial masih gencar termasuk soal kecurangan penghitungan dan pencatatan suara,” ungkap Hadi saat rapat evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 bersama DPD, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal (Purn) Teddy Lhaksmana, Mendagri Tjahjo Kumolo, perwakilan Kemenkumham dan Kejaksaan Agung di gedung parlemen, Jakarta, Senin (7/5).
Pascapemilu, TNI juga tetap mencermati perkembangan situasi. Menurut Hadi, setelah Pemilu Serentak 2019 TNI memprediksi dapat muncul keberatan terhadap hasil penetapan perolehan suara KPU.
BACA JUGA: Mungkin Sinyalemen Mantan KaBIN Benar, tetapi Banyak WNI Keturunan Juga Bagus-bagus
Dalam rapat yang dibuka Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) itu Hadi menyatakan bahwa hal tersebut dapat terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan.
BACA JUGA: Ma'ruf Amin Merasa Belum Pernah Dihubungi Sandiaga Usai Pilpres 2019
BACA JUGA: KPU: Rekapitulasi Surat Suara Pemilu 2019 sudah Masuk Tahap Provinsi
“Beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walaupun pihak penyelenggara pemilu mengatakan tidak terjadi,” ungkapnya.
Menurutnya, akibat keberatan tersebut bisa terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Menurut Hadi, TNI bersama Polri sudah memprediksi dan melakukan upaya pencegahan. “Sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri,” ujar Hadi.
Mantan KSAU itu juga memprediksi akan ada peningkatan penyebaran berita hoaks di media sosial. Menurut Hadi, hoaks disebar karena ada aktor yang ingin memanfaatkan situasi yang berkembang. “Polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial kesukuan agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa,” katanya.
Lebih lanjut Hadi mengatakan, apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan maka stabilitas keamanan akan terganggu. Menurut Hadi, eskalasi ini dapat terjadi apabila pihak yang bersaing tidak dapat menahan atau mengendalikan diri.
“Apalagi ada aktor yang ingin menopang pada situasi tersebut. Sebagian masyarakat kita masih memiliki sifat yang mudah terprovokasi dan mudah berubah jadi amuk. Sebab ini yang dimanfaatkan oleh aktor tersebut,” ujarnya.
Menghadapi berbagai kemungkinan, TNI melalui satuan-satuannya telah melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain melaksanakan pengumpulan data, pemetaan adanya potensi konflik, maupun indikasi pengarahan massa di masing masing wilayah.
“Melalui pembinaan teritorial saya telah memerintahkan tiap satuan kewilayahan untuk membangun kedewasaan politik masyarakat,” katanya.
Hadi juga memerintahkan seluruh satuan TNI untuk melaksanakan deteksi serta cegah dini dan lapor cepat setiap perkembangan situasi terhadap hal-hal yang menonjol di wilayah-wilayah. TNI juga terus melaksanakan patroli bersama Polri dalam rangka cipta kondisi wilayah.
“TNI akan menyiagakan pasukan cadangan dan alutsista yang siap memberikan bantuan jika terjadi konflik,” ungkap Hadi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cara Mudah Menguji Keaslian Formulir C1 yang Ditemukan di Menteng
Redaktur & Reporter : Boy