Panitia Pemekaran Lakukan Pembohongan Publik

PARIMO - Forum Percepatan Pembentukan Kabupaten Moutong (FPPKM) dinilai telah melakukan pembohongan publik terkait pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa forum itu telah melakukan pemaparan tentang pembentukan Kabupaten Moutong di Komisi II DPR-RI

Kades Sijoli Kecamatan Moutong, Marzuki S Pagotja, yang ikut dalam rombongan pejuang pemekaran ke DPR-RI yang membongkar pembohongan tersebut

BACA JUGA: Perang Kelompok, Enam Warga Ditangkap

Marzuki mengungkapkan, dia bersama rombongan mendatangani gedung DPR-RI pada tanggal 30 November lalu, dengan harapan akan ada pemaparan terkait pembentukan Kabupaten Moutong di hadapan Komisi II seperti yang telah digembor-gemborkan sebelum pemberangkatan termasuk diberitakan di media massa

Namun kenyataannya kata Marzuki pada hari itu tidak ada agenda pemaparan pembentukan Kabupaten Moutong di Komisi II

BACA JUGA: Ke Sultra, Muhaimin Bagi-bagi Sumbangan

Bahkan katanya Ketua Komisi II DPR-RI Hairman Harahap kaget atas kedatangan rombongan FPPKM dan Asisten I Setdakab Parimo, Nasir Tandju yang mewakili Pemkab Parimo“Ini fakta, tidak ada presentase di Komisi II DPR-RI

BACA JUGA: Kejati Sulsel Bela Jaksa Pemeras

Bahkan Ketua Komisi II, Hairman Harahap mengingatkan kepada kami agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang disampaikan oknum tertentu  yang  menyatakan ada jadwal presentase di Komisi IIKasihan sudah datang jauh-jauh hanya buang-buang uang, waktu dan tenaga,” ujar Marzuki menirukan pernyataan Ketua Komisi II DRP-RI kepada Radar Sulteng (JPNN Group) melalui ponselnya

Namun lanjut Marzuki atas upaya yang dilakukan anggota Komisi II Murad Natsir yang melakukan lobi ke Ketua Komisi, presentase akhirnya dapat dilaksanakan walaupun hanya dilakukan di ruang fraksi Golkar yang hanya disaksikan oleh Ketua Komisi II Hairman Harahap dan Murad NatsirPresentse itu katanya diawali dengan pengantar oleh Ketua FPPKM, Moh Nur Dg Rahmatu yang kemudian dilanjutkan oleh Asisten I Setdakab Parimo, Natsir Tandju

Dengan kejadian tersebut kata Marzuki, dapat dipastikan perjuangan pembentukan Kabupaten Moutong masih sangat sulit terwujud, apalagi katanya di lapangan masih terjadi perbedaan pendapat di masyarakat soal batas wilayah Kabupaten Moutong

Menurutnya, ada dua versi batas wilayah Kabupaten Moutong yang berkembang di masyarakat, yakni meliputi eks Kecamatan Moutong yang saat ini telah mekar menjadi lima kecamatan yakni Kecamatan Moutong, Taopa, Bolano Lambunu dan Kecamatan Ongka dan versi kedua yang menginginkan wilayah Kabupaten Moutong mulai dari Desa Sijoli di Kecamatan Moutong  hingga di Desa Tada Kecamatan Tinombo Selatan

“Komisi II yang katanya akan melakukan peninjauan di wilayah yang akan menjadi wilayah Kabupaten Moutong pada saat reses juga tidak betulBahkan menurut Pak Murad Natsir, Komisi II belum mau turun lapangan, karena menilai masih terjadi pertentangan soal batas wilayah,” jelas Marzuki.

Marzuki yang juga sebagai Ketua I Komite Perjuangan Pemekaran Kabupaten Moutong (KPPKM) yang mendukung wilayah Kabupaten Moutong meliputi eks Kecamatan Moutong ini menilai isu pemekaran Kabupaten Moutong telah dijadikan komoditi politik oleh oknum tertentuJuga dijadikan untuk mencari keuntungan finansial oleh oknum dan kelompok tertentu, mengingat pada tahun 2012 mendatang telah dianggarkan dana Rp1 miliar untuk pembentukan Kabupaten Moutong

Karenanya, dia berharap agar Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu tidak mencairkan dana tersebut kepada kelompok atau forum tertentu, karena pembentukan Kabupaten Moutong semakin tidak jelas“Apalagi yang saya dengar dana Rp1 miliar tersebut sebagian diambil dari dana bantuan sosial yang melekat di Dinas Keuangan, termasuk untuk honor imam dan bantuan rumah ibadahHarusnya, dana pemekaran itu diambil dari dana perjalanan dinas anggota dewan karena anggaran perjalanan dinas anggota dewan tahun depan sangat besar dan diluar kewajaran,” tandasnya.

Sementara itu Humas FPPKM, Mahmud Lamalanto tidak membantah pemaparan pembentukan Kabupaten Moutong di ruang fraksi Golkar DPR-RI tersebutHanya saja katanya, tujuan untuk memaparkan pembentukan Kabupaten Moutong di DPR-RI telah tercapai

“Walaupun pemaparan hanya dilakukan di ruang fraksi Partai Golkar, namun didengarkan langsung oleh Ketua Komisi II DPR-RIItu berarti tujuan kami telah tercapai karena proposal pembentukan Kabupaten Moutong yang kami ajukan telah diterima oleh Komisi II,” ujar Mahmud melalui ponsel, Minggu (25/12).

Mahmud mengungkapkan, tidak teragendakannya pemaparan di Komisi II, dikarenakan pihak Sekretariat DPR tidak mendaftarkan agenda pemaparan pembentukan Kabupaten Moutong di Komisi IIHal itu katanya karena tidak adanya finansial untuk memback-up masuknya agenda tersebutMahmud menambahkan, upaya yang mereka tempuh merupakan jalan pintas untuk mempercepat pembentukan Kabupaten Moutong melalui hak inisiatif DPR-RI

Pasalnya, jika mengikuti tahapan melalui Kementerian Dalam Negeri, proses tersebut akan memakan waktu yang lamaMahmud juga menuding, Marzuki sengaja menghalang-halangi mereka, karena ngotot agar Kabupaten Moutong hanya meliputi wilayah eks Kecamatan Moutong.

Bupati Parimo, H Samsurizal Tombolotutu mengaku kaget mendengar informasi bahwa pemaparan tersebut hanya dilakukan di ruang fraksi GolkarDia menilai informasi yang disampaikan kepada masyarakat yang menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten Moutong telah dipaparkan di Komisi II DPRD merupakan pembohongan publik yang digunakan untuk kepentingan politik oknum tertentu.

Dia juga menegaskan akan memperketat pencairan dana pemekaran Kabupaten Moutong sebesar Rp1 miliar dengan alasan perjuangan pembentukan Kabupaten Moutong belum jelas“Untuk apa dicairkan dananya jika proses pembentukan Kabupaten Moutong belum jelasSaya akan tetap menahan dana tersebut apalagi hingga menjelang akhir tahun 2011 ini dana yang digunakan oleh FPPKM sebesar Rp100 juta hingga kini belum dipertanggungjawabkan,” ujar Samsurizal.

Namun demikian Samsurizal mengaku tetap mendukung perjuangan pembentukan Kabupaten MoutongBuktinya, ketika FPPKM dan Asisten I hendak melakukan pemaparan di DPR tersebut, dia juga memberikan bantuan uang tiket pesawat dan akomodasi serta transportasi selama di JakartaTerkait dua versi wilayah Kabupaten Moutong, Samsurizal menyarankan agar diusulkan pembentukan dua Kabupaten sekaligus sebagai solusi terhadap perbedaan pendapat batas wilayah tersebut.(aji)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demi Bisnis Hiburan, Pasang Foto Pejabat Polri