JAKARTA - Titik lemah pemberantasan korupsi, salah satunya di sektor penerimaan pajakPadahal, Presiden SBY sudah kembali menyatakan jangan sampai ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi
BACA JUGA: DPR Apresiasi Kerja Crisis Center Elpiji
Sayangnya, kalangan DPR menilai komitmen kepala negara ini bagai fatamorgana ketika dihadapkan pada kasus mafia pajak yang tak kunjung tuntas.Anggota Komisi III DPR RI, Taslim, mengatakan, sampai saat ini belum ada keseriusan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mewujudkan komitmen presiden tersebut
BACA JUGA: Popularitas Rano Karno Kalahkan Foke dan Tantowi
Kasus Gayus Tambunan hanya merupakan noktah kecil dari rangkaian kasus pajak yang begitu sistemik.“Padahal waktu kita datang ke Ditjen Pajak sudah dijanjikan ada 19 kasus pajak baru yang sudah diperiksa dan akan ada tersangka baru, tapi ternyata nggak ada perkembangan
Dikatakan, kemungkinan lain adalah adanya rasa sungkan untuk mengusut tuntas kasus tersebut mengingat pemilik dari perusahaan itu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gita Wiryawan, yang dikenal sangat dekat dengan pusat kekuasaan
BACA JUGA: Demokrat Tidak Segan Pecat Nazaruddin
Namun, rasa sungkan ini tidak boleh terjadi."Sebab, rasa sungkan inilah yang menyandera penuntasan kasus korupsi pajakDitambah lagi ada kekuatan politik dan keterlibatan pejabat yang dekat dengan penguasa,” kata politisi dari PAN tersebut.Untuk itu, kata dia, jika upaya penuntasan mega skandal pajak ini jalan di tempat, DPR sebagai pengawas dari pemerintah tidak bisa tinggal diamSalah satu langkah yang akan diambil adalah dengan kembali mengusung hak angket pajakKomitmen partainya untuk membongkar kasus mafia pajak sejak awal tidak pernah bergeser.
"Kalau Panja pajak tidak efektif untuk mendorong penuntasan kasus pajak, maka pembentukan hak angket pajak merupakan solusi," tandasnya.
Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi III lainnya, RindhokoDia mengatakan, pihaknya siap untuk mengusung hak angket pajak jilid IIIni karena buruknya kinerja penegakan hukum terhadap kasus penyelewengan pajak, khususnya kinerja Ditjen PajakSementara Panja Mafia Pajak yang awalnya begitu menggebu-gebu juga tak jelas hasilnya“Kalau Panja ini nggak maksimal hasilnya, bisa saja Gerindra mengusung hak angket kasus pajakKarena penuntasan secara hukum juga tidak bisa diharapkanHak angket ini perlu supaya masalah pajak tuntas tidak separuh-separuh saja," terang Rindhoko
Menurutnya, penegakan hukum kasus pajak selama ini sangat buruk sekaliBuktinya, kebocoran pajak masih mencapai puluhan bahkan ratusan triliunNah, dengan angket ini hasilnya supaya pajak yang hilang bisa dikembalikan dan dinikmati oleh rakyat"Tentunya nama angketnya berbeda nama dengan angket yang kemarin," jelasnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Cecep Effendi menjelaskan, sangat masuk akal jika akhirnya wacana hak angket di DPR kembali menggeliatIni semua disebabkan pemerintah yang bersikap tidak kooperatif dalam merespons keinginan legislatif untuk membongkar seluruh praktek mafia perpajakan tanpa pandang bulu
Kasus Ancora jelas merupakan salah satu fokus utamanya, karena mempunyai magnitude politik yang cukup besarMengingat posisi pemiliknya yang merupakan anggota kabinet"Hak angket di DPR nantinya jangan artifisialPartai-partai harus konsisten kalau mendukungKalah di voting itu nggak masalahRakyat yang akan menilai mana partai yang concern mengungkap kasus pajak," ujar Cecep
Dia juga tidak habis pikir, bagaimana mungkin pemerintah dapat membangun legitimasi kekuasaannya dengan memelihara serangkaian kebohonganKekuasaan semacam ini, lanjutnya, tidak akan bertahan lama dan memperburuk tatanan kehidupan berpolitik sebuah bangsa“Karena itu, partai oposisi bisa menyuarakan untuk mengganti pemerintahan sekarangDengan hak angket, DPR harus memberi tahu rakyat soal kasus korupsi pajak yang sebenarnyaKarena jika ditutup-tutupi terus, suatu saat legitimasi pemerintah akan semakin rapuh di mata rakyat," pungkasnya(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nazaruddin Terancam Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi