jpnn.com, JAKARTA - Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih di jalur yang benar dalam menjalankan tugas.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil akan menyurati Presiden Joko Widodo dan Pansel Capim KPK.
BACA JUGA: Terus Kejar Kasus yang Sudah Diputus MA, KPK Dinilai Hamburkan Uang Negara
Surat tersebut berisi desakan kepada Jokowi agar mengevaluasi Pansel Capim KPK untuk bersifat transparan dan taat hukum terutama soal pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para capim komisi antirasuah.
BACA JUGA: Pejabat Istana Kaget Keppres Pansel Capim KPK Mau Digugat
BACA JUGA: Ssttt... Ada Capim KPK Tak Patuh Laporkan Harta
“Masalah puas atau tidak puas terhadap hasil kerja Pansel Capim KPK itu wajar karena masing-masing punya sudut pandang yang berbeda,” ujarnya, Rabu (7/8).
Menurut Muradi, figur yang duduk di Pansel Capim KPK adalah orang-orang yang punya kapasitas dan integritas.
BACA JUGA: Daftar 40 Nama Capim KPK, dari PNS 4, Polri 6
Bila mereka punya hidden agenda atau agenda terselubung, misalnya hendak meloloskan calon-calon tertentu, akan menjadi pertaruhan bagi nama baik dan kredibilitas yang bersangkutan.
“Dari sini saya berkeyakinan para anggota Pansel Capim KPK tidak akan main-main, misalnya membawa agenda terselubung,” jelas ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Unpad itu.
Pansel, kata Muradi, juga memiliki aturan main yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Buktinya, Basaria Panjaitan saja tidak lolos,” cetusnya.
Basaria adalah wakil ketua KPK yang bersama dua wakil ketua KPK lainnya, yakni Alexander Marwata dan Laode M Syarif, mendaftarkan diri kembali sebagai capim KPK.
Basaria berasal dari Polri. Namun, dalam tes psikologi atau psikotes, Basaria dinyatakan tak lolos. Dari hampir 400 pendaftar, kini hanya tersisa 40 capim KPK.
“Kalau Pansel berpihak pada calon dengan latar belakang tertentu, misalnya Polri, bagaimana mungkin Basaria tidak lolos?” tegasnya.
Dia juga menanggapi tudingan bahwa Pansel Capim KPK memberikan “karpet merah” kepada capim KPK dari kepolisian.
“Tuduhan itu tak berdasar. Bukankah yang mengetes pihak independen dan yang membuat soal-soal dalam tes pun pihak independen?” tanya Muradi.
Muradi pun menyarankan Pansel Capim KPK tidak terlalu terpengaruh oleh kritikan publik.
“Kalau memang kritik itu masuk akal, silakan ambil. Kalau kritik itu emosional, tak perlu dihiraukan karena akan mengganggu kinerja Pansel. Sepanjang kerja Pansel sesuai aturan main, saya kira terus jalan saja,” paparnya.
Dia menilai setiap capim KPK apa pun latar belakangnya punya hak yang sama, sehingga Pansel harus tetap bertindak objektif, independen dan profesional meskipun ada resistensi dari kalangan aktivis antikorupsi yang menolak kehadiran polisi dan jaksa di KPK.
“Bukankah tanggung jawab pansel kepada presiden?” ujarnya.
Muradi juga menyoroti kritik terhadap calon dari Polri yang diasumsikan akan men-down grade kasus Novel Baswedan, penyidik senior KPK yang mengalami teror.
“Itu kecurigaan yang tanpa dasar,” terangnya.
Soal banyaknya capim KPK yang belum menyerahkan LHKPN, menurut Muradi, hal itu bukan sesuatu yang mutlak.
Sebab, mereka baru menjadi calon, belum terpilih menjadi pimpinan KPK.
“Kecuali bila sudah terpilih, mereka wajib menyerahkan LHKPN ke KPK,” tandasnya. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 6 Polisi Lolos Psikotes Seleksi Capim KPK
Redaktur : Tim Redaksi