jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota tim pansel KPK Imam Prasodjo memberikan banyak masukan untuk 9 perempuan anggota tim pansel bentukan Presiden Joko Widodo. Salah satunya, adalah saran untuk menerima masukan dan rekomendasi dari berbagai kalangan masyarakat. Termasuk dari pejabat.
"Kemungkinan para pejabat akan telepon. Harus juga dibuka. Apa dilarang pejabat telepon? Tentu tidak. Bisa saja mereka beri masukan tokoh yang mendaftar track recordnya tidak bagus. Diterima saja masukannya dan disampaikan dalam rapat pansel. Itu hanya masukankan, tetap harus dicek," ujar Imam di kantor Setneg, Jakarta, Jumat (29/5).
BACA JUGA: Pansel KPK Disarankan Bentuk Tim Tracker Khusus
Jika ada masukan dari pejabat, tegas Imam, harus disampaikan pansel dalam rapat. Ini untuk mencegah adanya konflik kepentingan.
Sebagai tim yang independen dan kolektif kolegial, ia mengingatkan semua anggota tim bersifat terbuka dalam rapat pansel.
BACA JUGA: Anggota TNI Bisa Daftar jadi Calon Pimpinan KPK
"Jangan sampai anggota pansel juga menjagokan sendiri tokoh yang diinginkan. Semua harus dibicarakan dalam rapat," imbuhnya.
Terkait ini, sambung Imam, pansel KPK juga harus merumuskan kode etik di dalam tim. Kode etik ini untuk membatasi hal-hal yang harus dipatuhi setiap anggota tim pansel. Termasuk untuk mencegah anggota tim dipengaruhi pihak lain di luar pansel.
BACA JUGA: Dituding Dapat Gratifikasi, Ini Jawaban Menteri Sudirman
"Mereka sedang bahas juga soal kode etik itu," tandas Imam. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Yuddy Tegaskan Lagi, Ingin jadi CPNS, Honorer K2 Harus Ikut Tes
Redaktur : Tim Redaksi