Panwas Diminta Soroti Mobilisasi PNS

Senin, 01 Maret 2010 – 16:10 WIB

JAKARTA--Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan panwas agar memberikan perhatian serius terhadap kemungkinan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pilkada 2010 iniKetua Bawaslu Nur Hidayat Sardini menjelaskan, pengerahan PNS ini potensial dilakukan calon yang saat ini masih menjabat (incumbent)

BACA JUGA: Hari Ini, Penetapan Calon di Kukar



Data yang dihimpun Bawaslu hingga 19 Februari 2010, ada 93 daerah yang telah memasuki jadwal tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon
Dari daerah-daerah itu, terindentifikasi ada 28 daerah yang pilkadanya diikuti incumbent.

Nur menjelaskan, pendataan terhadap incumbent itu menjadi salah satu strategi penting dari pengawasan untuk meminimalisasi pelanggaran

BACA JUGA: Mendagri Siapkan Ospek untuk Kepala Daerah

Dengan mengetahui data incumbent, Bawaslu dapat melakukan langkah antisipatif sekaligus dan menyiapkan strategi yang tepat


"Apalagi, salah satu bentuk potensi pelanggaran yang perlu mendapat perhatian khusus adalah penyalahgunaan kewenangan oleh para pejabat pemerintahan

BACA JUGA: Aida Ismeth Pilih Berpasangan dengan Sekdaprov Kepri

Pelanggaran yang kerap muncul adalah dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas atau rumah jabatan, untuk kepentingan pejabat tertentu dan pengerahan atau mobilisasi PNS,” Nur Hidayat Sardini, di Jakarta, Senin (1/3).

Dijelaskan Nur, dalam pilkada kali ini panwas diinstruksikan untuk mengandalkan pengawasan aktif, dalam arti panwas mencari temuan-temuan pelanggaran"Dari yang sudah-sudah, 70 persen perkara bedasarkan hasil pengawasan aktif," tegasnyaMeski demikian, panwas tetap menerima laporan dari masyarakat pemilih, pemantau, atau peserta (pengawasan pasif)Selain itu, juga dengan pengawasan partisipasi, dengan menggalang kerjasama dengan pihak lain, seperti LSM pemantau

Khusus untuk mengawasi kemungkinan penyalahgunaan jabatan oleh calon incumbent, Bawaslu juga sudah menyurati kementrian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasiSelain itu juga dengan menggandeng KPK dan PPATK"Itu untuk menekan potensi korupsi politik," tegas Nur(sam/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Belum Tetapkan Pasangan Cagub Kepri


Redaktur : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler