jpnn.com - TIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, sebagai tempat perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI), tidak tinggal diam. Heboh persoalan renegosiasi kontrak karya PTFI di level pusat, juga disikapi pemda Mimika.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng juga menyatakan sikapnya terkait hal ini. Dia menegaskan, pihaknua sudah membentuk tim agar bisa menyampaikan aspirasi sebelum kontrak karya Freeport diperpanjang.
BACA JUGA: Ngerii... Pria Ini Didatangi Dayang Cantik, Dibawa ke Alam Gaib
Terkait kisruh 'Papa Minta Saham' yang terjadi di level Pemerintah Pusat sekarang ini dimata Bupati Omaleng, merupakan sebuah tindakan yang lucu. “Jadi pribadi-pribadi minta saham sana, minta saham sini, minta kacang sana, minta biskuit di sini. Mereka mau bagi-bagi saham. Pemerintah pusat, gila dorang (mereka) ini, lucu. Menteri juga sama, DPR juga sama semua,” ujar Bupati sembari melempar tawa khasnya.
Dilansir dari Radar Timika, Jumat (4/12), tuntutan dari Pemda dan masyarakat menurut Bupati merupakan hal yang wajar sebagai daerah penghasil, dan juga masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. Dibanding perebutan saham itu dilakukan oleh elite-elite yang tidak mengetahui kondisi Papua sesungguhnya, di mana masyarakat menderita di atas kekayaannya.
BACA JUGA: Dua Jam, Bendera Bulan Bintang Berkibar Diiringi Azan
Sebagai kepala daerah, ia menyatakan akan mengejar tuntutan dari pemerintah dan juga masyarakat. Pemda dan masyarakat dua suku, yakni Amungme dan Kamoro juga harus memiliki saham di PTFI. “Bukan hanya pemerintah sendiri, pemilik hak ulayat dua suku juga harus memiliki saham,” ujarnya. (sun/adk/jpnn)
BACA JUGA: Lihat Nih, Perempuan Pingsan Usai Dihukum Cambuk
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bikin Ngiler! Dokter di RSUD Ini Dibayar Rp 70 Juta
Redaktur : Tim Redaksi