Para Bupati Minta Pusat Gembleng PNS

JAKARTA -- Para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten se-Indonesia (APKASI) mendesak pemerintah pusat untuk tidak semata mengeluarkan kebijakan penghentian sementara alias moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)Untuk memenuhi kebutuhan pemda terhadap pegawai dengan ketrampilan khusus, pusat diminta memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada.

Direktur Eksekutif APKASI, Rudy Alfonso, menjelaskan, saat ini banyak pemda yang masih membutuhkan tambahan pegawai dengan ketrampilan khusus

BACA JUGA: PKB akan Gugat Farhad Abbas

Namun, pemda tidak mungkin melakukan rekrutmen karena ada kebijakan moratorium penerimaan CPNSDi sisi lain, lanjutnya, di banyak pemda masih banyak PNS yang belum diberdayakan.

"Karenanya, kami meminta agar ada upaya peningkatan kapasitas agar PNS yang ada mumpuni, sehingga tak perlu lagi merekrut yang baru," ujar Rudy Alfonso kepada JPNN di Jakarta, kemarin (12/9).

Dia memberi contoh

BACA JUGA: Mantan Dirut Merpati Tolak Dicekal

Saat ini banyak pemda membutuhkan tenaga yang punya kemampuan khusus di bidang hukum lingkungan hidupMereka ini yang khusus bertugas menangani perurusan izin amdal

BACA JUGA: Polri Kantongi Identitas Penyebar SMS Provokatif

"Nah, pusat dong yang mestinya memberikan pelatihanPusat harus mengeluarkan anggaran untuk itu, karena ini butuh anggaran tidak sedikit," bebernya.

Tenaga penyuluh pertanian, lanjutnya, juga cukup dibentuk dengan memberikan pelatihan kepada PNS yang sudah ada"Tidak perlu harus merekrut yang baru," imbuhnya.

Rudy menjelaskan, permintaan mengenai perlunya pelatihan kepada PNS di daerah itu akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat"Nanti akan kita sampaikan secara tertulis," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy menegaskan, bahwa para bupati mendukung penuh kebijakan moratorium rekrutmen CPNSAlasannya, para bupati juga punya keinginan kuat untuk menekan belanja pegawai, agar sebagian besar APBD bisa teralokasi untuk belanja modal.

Hanya saja, lanjutnya, pemerintah pusat justru yang tidak konsistenDia cerita, ada bupati yang cerita, pemda yang dipimpinnya sudah tidak lagi mengajukan usulan formasi CPNS"Tapi oleh pemerintah pusat malah diberi tambahan formasiIni gimana?" ujarnya, tanpa menyebut bupati mana yang dia maksud(sam/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi RI-Brunai Bahas Kejahatan di Perbatasan