jpnn.com - BOGOR--Para bupati dari Maluku dan Pulau Jawa mengadukan masalah yang muncul di daerah masing-masing saat bertemu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, (13/2).
Menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang hadir di pertemuan itu, persoalan yang paling banyak dirasakan adalah mengenai kriminalisasi terhadap kepala daerah.
BACA JUGA: Jika Seluruh Honorer K2 Diangkat CPNS, Ini Gaji yang Harus Ditanggung APBN
"Tadi soal jangan ada kriminalisasi hukum lagi," ujar pria yang disapa Ahok itu di kompleks Istana Bogor.
Ahok mencontohkan kriminalisasi yang dirasakan sejumlah kepala daerah di Ambon, Maluku. Kriminalisasi itu dilakukan oleh LSM yang menuding pejabat daerah maupun kepala daerah merugikan uang negara. Namun tudingan-tudingan yang dilancarkan cenderung tanpa bukti.
BACA JUGA: Seskab Bantah Jokowi Sudah Hubungi Setya Novanto
"Masa cuma gara-gara berita di koran, gara-gara ada LSM tanda kutip bikin koran yang terbit dua minggu sekali, tiba-tiba kita dipanggil. Model-model gitu tuh," sambung Ahok.
Ahok menyatakan hal demikian pun ini mengganggu kerja kepala daerah yang berada jauh dari pusat kota karena harus datang memenuhi pemanggilan aparat penegak hukum akibat tudingan-tudingan LSM yang tak jelas.
BACA JUGA: Ahli Sebut Bukti Permulaan Tidak Harus dari Keterangan Tersangka
"Contoh di Ambon, itu kasihan kan, hanya karena gara-gara berita koran. Akhirnya dipanggil bolak-balik ke pulau yang berbeda, itu uangnya dari mana? SPPD kan gak bisa, dipanggil pribadi, jadi orang bisa enggak kerja dan bangkrut," tegas Ahok.
Menjawab hal tersebut, kata Ahok, presiden berjanji akan memperbaiki sistem yang lebih baik sehingga tidak ada lagi kriminalisasi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Terbanyak Jebolan di Atas 2005
Redaktur : Tim Redaksi