jpnn.com - JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar acara Halaqoh Ulama dengan tema "Tabayyun Konstitusi" di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11). Acara tersebut menghadirkan sejumlah ulama khos dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum DPP PKB H. Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan para alim ulama sedang mencermati perjalanan demokrasi di Indonesia dalam rentang 20 tahun berjalan. Dalam pandangan mereka, kata pria yang biasa dipanggil cak Imin tersebut, demokrasi berlangsung ditandai dengan menonjolnya pragmatisme politik.
BACA JUGA: Pengamat: Ada 4 Pengecualian Dalam Penanganan Kasus Ahok
"Ini para kiai dan para ulama mencermati itu (pragmatisme politik). Sehingga nantinya acara ini (tabayyun konstitusi) dapat melahirkan rekomendasi. Apakah konstitusinya yang harus diperbaiki apa pendidikan politik rakyatnya yang harus digalakkan," kata Cak Imin melalui rilis Humas PKB.
Menurut Cak Imin, perilaku pragmatisme telah mempengaruhi penyelenggaraan politik dengan biaya yang mahal. Selama ini, lanjut cak Imin, pemilihan umum berpotensi pada praktek jual beli suara.
BACA JUGA: UU ITE Baru Lebih Manusiawi karena Mengatur Soal Rehabilitasi Nama Baik
"Sehingga, Pilkada yang menang yang punya duit. Ini konstitusinya yang salah atau memang rakyatnya yang pragmatis," ujarnya.
Dalam acara Halaqoh Ulama Rakyat ini, kata Cak Imin, para ulama melakukan kajian mengenai implementasi konstitusi. Sebab, dalam banyak hal muncul berbagai fakta bahwa terdapat hal-hal yang menjadi pertanyaan benarkah konstitusi atau aturan kenegaraan yang ada sudah tepat.
BACA JUGA: Densus Bekuk Penyedia Dana Jaringan Teroris Majalengka
"Jadi sekitar 250 ulama PKB yang kini berkumpul itu akan melakukan evaluasi terhadap konstitusi, apakah sudah tepat atau tidak. Jadi kami mengkaji hal-hal tersebut,” ujar Cak Imin.
Cak Imin mengatakan ada beberapa hal yang akan dikaji oleh para ulama PKB itu. Salah satu di antaranya adalah soal evaluasi pelaksanaan pilkada yang semakin hari tampak semakin pragmatis saja. Siapa yang banyak uang maka dialah yang akan muncul sebagai pemenang.
"Karena pilkada semakin pragmatis, maka kami pun bertanya-tanya sebenarnya pihak mana yang salah dalam soal ini. Apakah pihak aturan atau konstitusinya, ataukah pemilihnya yang semakin mata duitan. Jadi kebijakan apa yang bisa diambil untuk mengatasi keruwetan ini,” kata Cak Imin.
Tema lain yang juga dibahas adalah tema penanganan atas kasus terorisme. Ini karena semua pihak pun paham, bahwa munculnya aksi terorisme itu juga tidak berwajah tunggal. Dalam soal ini terdapat fakta bahwa munculnya pemikiran radikalisme juga disebabkan karena adanya sumbatan dalam pemerataan ekonomi.
Mereka yang tersingkir dan tak mendapat akses menjadi putus asa sehingga memilih jalan perlawanan dengan melakukan tindakan radikal.
"Jadi banyak hal yang kami evaluasi. Kami semua ingin negeri ini semakin baik dan makmur," katanya.
Menurut Cak Imin, Halaqah Ulama Rakyat merupakan ikhtiar para ulama untuk memperjelas posisi konstitusi di kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Bahkan, ulama yang terlibat terdiri dari para ahli fiqih dan hukum keagamaan, yang tentu memahami persoalan sosial kemasyarakatan,” kata Cak Imin.
Beberapa isu yang dibahas antara lain menimbang ulang relevansi GBHN, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB), RUU Narkotika dan Psikotropika. Selain itu, turut dibahas soal full day school terkait RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.
Narasumber pendamping seperti Prof. DR Yudi Latif untuk GBHN, Porf DR Barda Nawawi untuk RUU KUHP, Prof DR Dadang Hawan untuk LMB serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Terorisme akan menghadirkan mantan petinggi BIN As'ad Ali dan Masdar Farid Mas'udi untuk RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren.
"Halaqah Tabayyun Konstitusi diharapkan dapat menyaring ide-ide ulama untuk meneguhkan pembangunan yang sudah baik, termasuk memberi masukan kritis terhadap yang kurang baik,” tandas Cak Imin.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Polisi, Tolong Segera Periksa Bang Hotman Paris
Redaktur : Tim Redaksi