jpnn.com - JAKARTA-Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta Presiden Joko Widodo menertibkan pernyataan para menteri terkait isu Gafatar. Menurut Koordinator KontraS, Haris Azhar pernyataan sejumlah menteri terkait Gafatar terlalu provokatif sehingga mengakibatkan ada serangan pada para mantan organisasi tersebut. Salah satunya seperti yang terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat.
"Presiden harus memerintahkan aparaturnya menghentikan pernyataan provokatif dan subyektif atau pun mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan stigma permusuhan berlebihan maupun tindak kekerasan yang lebih luas terhadap Gafatar," ujar Haris di Jakarta, Minggu (24/1).
BACA JUGA: Demokrat Lebih Hebat Dari Blusukan
KontraS juga meminta kepala daerah Kalbar untuk tetap menyediakan lokasi pengungsian yang layak dan aman terhadap para anggota maupun mantan Gafatar sembari mengupayakan mediasi dengan masyarakat Mempawah. Gubernur Kalbar juga didesak tidak berperilaku diskriminatif terhadap orang-orang tersebut. Upaya relokasi, ujar Haris, harus didiskusikan dengan para pengungsi sehingga mereka mengetahui kelayakan tempat tersebut. Selain itu, Gubernur Kalbar juga diminta memberi kesempatan pada para mantan Gafatar yang ingin melanjutkan kehidupannya.
"Gubernur harus beri kesempatan pada para mantan Gafatar untuk berpindah tempat dan memulai mata pencarian baru di Mempawah," tegasnya.
BACA JUGA: KPK belum Cegah Politikus PKS, Ini Alasannya
Sementara itu dari sisi penegakan hukum, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti diingatkan agar menyelesaikan kasus penyerangan terhadap pemukiman Gafatar di Kalbar. Sedangkan, jajaran TNI diminta lebih menahan diri untuk tidak mengambil langkah pengusiran paksa terhadap warga yang terlibat Gafatar, termasuk pada mantan anggota organisasi itu. (flo/jpnn).
BACA JUGA: Bamsoet Tantang Kubu Agung Bertarung di Munaslub
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet: Baru Kali Ini Golkar Bertekuk Lutut Pada Kekejaman Kekuasaan
Redaktur : Tim Redaksi