jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengatakan para menteri di Kabinet Indonesia Maju harus mematuhi larangan bicara isu penundaan Pemilu 2024 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Para menterinya harus ikut," kata Syarief ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/4).
BACA JUGA: Gaya Kepemimpinan Jokowi Dibutuhkan untuk Merawat Kebinekaan
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebut menteri juga tidak boleh melakukan pengerahan massa atau kelompok tertentu untuk berbicara isu penundaan pemilu.
Begitu juga dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode.
BACA JUGA: Jangan Terkejut dengan Prediksi Angka Mudik Tahun Ini, Jokowi Sampai Keluarkan Perintah
"Tidak ada lagi gerakan-gerakan seperti dukung tiga periode dan sebagainya. Semua menterinya harus taat, tidak ada lagi wacana dan pernyataan amendemen itu hal yang biasa," tutur Syarief.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan para pembantunya di kabinet tidak lagi membahas isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan pemimpin Indonesia.
BACA JUGA: Jokowi Seharusnya Tegas Menolak, Bukan Hanya Melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, urusan perpanjangan," kata Jokowi dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Rabu.
Kepala Negara juga mengingatkan para menterinya agar tidak membuat gaduh narasi perpolitikan.
Selain itu, Jokowi meminta para pembantunya di kabinet menyelesaikan masalah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
"Fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita (pemerintah, red) hadapi," tutur Jokowi. (ast/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Melarang Menteri Bicara Penundaan Pemilu, Fadli Zon Bereaksi TegasÂ
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan