jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Dewan Adat Yewena Yosu Johanes Jonas Mentanaway mengomentari klaim dari sejumlah pihak yang menyebut Lukas Enembe sebagai kepala suku besar di Papua.
Johanes mengatakan pihaknya tidak mengakui Lukas sebagai kepala suku besar. Sebab, dia menduga ada agenda politik di balik pengukuhan tersebut.
BACA JUGA: MRP Minta KPK Lebih Serius Tangani Kasus Lukas Enembe dan Jangan Kalah dari Koruptor
"Di Papua, masing-masing mempunyai kepala suku, beberapa suku dapat duduk bersama dan menunjuk satu orang yang dianggap punya kekuatan, berpengaruh dan kaya untuk diangkat menjadi kepala suku,” kata Johanes.
Dia juga menyebut pemilihan gubernur dinilai tidak valid karena pada waktu itu masih menggunakan sistem noken sehingga menguntungkan Lukas Enembe.
BACA JUGA: Victor Kogoya Minta Masyarakat Papua Dukung Upaya Pemeriksaan Lukas Enembe
Alasan menggunakan sistem noken karena masyarakat Papua masih dianggap belum bisa membaca dan menulis. Padahal, beberapa suku sudah tidak setuju dengan sistem tersebut.
"Lukas Enembe harus berjiwa besar dan bertanggung jawab serta tidak mengurung diri dengan perlindungan masyarakat karena hal itu dapat mengorbankan masyarakat sekitar,” ujar Johanes.
BACA JUGA: Ulah Para Pendukung Lukas Enembe Bikin Masyarakat Jayapura Resah
Ketua Dewan Adat Suku Yewena Yosu itu menilai permintaan Lukas Enembe untuk diperiksa di lapangan merupakan sebuah kesalahan.
"Dalam aturan adat, pemeriksaan dilakukan di sebuah ruangan peradilan adat,” kata Johanes.
Sementara terkait masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe harus memberikan kesempatan KPK untuk melakukan pemeriksaan.
“Lebih baik pulang ke rumah masing-masing dan melanjutkan aktivitas sehari-hari ketimbang berdiam di tempat itu,” kata dia. (cuy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ondoafi Kampung Sosiri Sebut Lukas Enembe Sudah Menjatuhkan Martabat Orang Papua
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan