Parade Nusantara Mengaku Dukung SBY Sejak Pilpres 2004

Rabu, 14 Desember 2011 – 05:39 WIB

JAKARTA - Jengkel draf RUU Desa tak kunjung dituntaskan pemerintah, Ketua Umum Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara Sudir Santoso mulai "berkicau"Dia mengaku kecewa dengan ketidakseriusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespon tuntutan mereka

BACA JUGA: Penangkapan Nunun Bukan Operasi Interpol

Padahal, saat hendak maju untuk periode yang kedua dalam pilpres 2009, SBY menjadikan RUU Desa sebagai salah satu komitmentnya.

"Sekitar awal 2009, Parade Nusantara diminta berkongres
Agenda terselubungnya ya untuk kemenangan SBY," kata Sudir di Rumah Perubahan 2.0, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, kemarin (13/12).

Akhirnya, pada 8-9 Juli 2009, Parade Nusantara menggelar kongresnya di Kasunanan Surakarta Hadiningrat

BACA JUGA: Banyak Polisi Stres, Perlu Psikotes Berkala

Tak kurang dari 72 ribu kepala desa dan perangkatnya hadir pada saat Kongres itu.

Secara formal, kongres itu diagendakan untuk memilih ketua umum yang baru
Tapi, di balik itu, mereka juga mendapat target "membirukan" tujuh kabupaten eks-karesidenan Surakarta yang menjadi kandang "merah" atau PDIP

BACA JUGA: Pemerintah Dinilai Banci Hadapi LSM Asing

Target itu tercapaiSekitar 79 persen suara memilih SBY.

Menurut Sudir, sebelum menggelar kongres, Parade Nusantara hanya meminta kompensasi disahkannya RUU Pembangunan Desa (saat ini didorong kembali dengan nama RUU Desa, Red)"Kami nggak minta jabatan atau uang, cuma minta RUU Pembangunan Desa itu diketokDi hadapan sejumlah menteri kabinetnya, beliau setuju," tutur Sudir

Tapi, faktanya, RUU Pembangunan Desa yang dibahas di DPR periode 2004 -2009 berujung dengan deadlock, karena belum tercapai kesepahaman dengan pemerintah.

"Alasannya karena Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid pertama sudah mau berakhir masa jabatannyaBegitu juga dengan DPRTapi, deadlock itu sebelum berakhir masa jabatanJadi, bohong," katanya, dengan nada yang meninggi

Sudir menjelaskan Parade Nusantara berdiri pada tahun 2001Selain Sudir sendiri, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli ikut menjadi pendiriSaat pilpres 2004, Parade Nusantara ikut mendukung SBY"Rapatnya di ruang Arjuna, Kantor PolkamHadir Mayjen (purn) Setya Purwaka, Letjen (Purn) M Yasin, Sudi SilalahiSejak 2003 sudah selesai (mendukung SBY)," ungkap mantan kepala Desa Kedungwinong, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, itu.

Pada 5 Desember, ratusan kepala desa sempat menduduki gedung DPR untuk menyampaikan tuntutanAksi itu merupakan bentuk kekecewaan atas sikap pemerintah sebagai pemegang hak inisiatif RUU Desa, tidak kunjung melakukan pembahasan dengan DPRSenin (12/12) lalu, aksi juga dilakukan di depan Istana MerdekaGuyuran hujan tidak menyurutkan aksiBahkan, mereka juga menggeser aksinya hingga ke depan pintu gerbang gedung Sekretaris Negara yang terletak di Jalan Majapahit.

"Kami akan menggelar demonstrasi abadi," kata SudirDia menyebut saat ini sudah sekitar 14 ribu massa kepala desa dan perangkat desa dari berbagai daerah yang masuk ke Jakarta"Demonstrasi mana yang nggak usah dibayar, ya Parade Nusantara," ucapnya.

Menanggapi janji pemerintah yang akan mengirimkan draf RUU tersebut sebelum DPR menutup masa sidang dan memasuki masa reses Jumat mendatang, Sudir menanggapinya dingin"Kami terlanjur marahOke, dikasih ke DPRTapi, habis itu pasal ?pasalnya dipasungKami tidak mau kayak UU BPJS yang didok sekarang , tapi pelaksanaannya setelah 2014," kata Sudir.

Parade Nusantara, tegas dia, tetap meminta adanya Alokasi Dana Desa yang dipatok sebesar 10 persen dalam APBNSaat ini, dana APBN yang mengucur ke desa hanya sekitar 1,3 persen dari APBNPadahal, jumlah desa di Indonesia mencapai 71 ribu dan 78 persen rakyat tinggal di desa"Kami sudah bosan dengan janjiKami siap jadi martir," tandasnya.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat ke pemerintah untuk yang kedua kalinyaIntinya, meminta draf RUU Desa segera dikirim ke DPRNamun sampai sekarang belum mendapat repson dari pemerintah"Lama -lama kami merasa kalau pemerintah memang abai atau kurang memprioritaskan RUU ini," kata Ketua DPP Partai Golkar, itu.

Priyo memberi deadline kepada presiden sampai penutupan masa sidang DPR Jumat mendatang"Kalau belum ada tanda-tanda dari pemerintah, saya akan mendesak presiden memberi persetujuan supaya penyusunan draf itu diambil alih menjadi hak insiatif DPR," tegasnya(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Baru Diberi Hadiah Sajadah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler