jpnn.com, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon menetapkan lima orang kandidat Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Dewas LPP TVRI) setelah melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan di Komisi I DPR RI. Mereka berasal dari unsur pemerintah, masyarakat, dan TVRI.
“Calon Anggota Dewas LPP TVRI yang terpilih tersebut adalah Maryuni Kabul Budiono (unsur pemerintah), Supra Wimbarti (unsur Masyarakat), Made Ayu Dwie Mahenny (unsur TVRI), Arief Hidayat Thamrin (unsur Masyarakat), dan Pamungkas Trishadiatmoko (unsur masyarakat),” papar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
BACA JUGA: DPR Setujui Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2016-2020
Sementara itu dalam laporannya di hadapan para peserta Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, dengan disetujuinya 5 orang Calon Anggota Dewas LPP TVRI dalam Rapat Paripurna DPR RI itu, selanjutnya akan bertugas untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
“Kami berharap Anggota Dewas LPP TVRI yang telah disetujui berdasarkan hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab untuk membawa TVRI ke arah yang lebih baik,” ucap Meutya.
BACA JUGA: Setuju Dibentuk Pansel Calon Anggota DPD tapi Jangan Diurus Daerah
Komisi I mengucapkan terima kasih kepada Anggota Dewas LPP TVRI sebelumnya yang telah melaksanakan tugasnya selama 5 tahun, lanjutnya, Komisi I juga berharap kepada Anggota Dewas yang baru dapat melanjutkan serta meningkatkan pelaksanaan tugasnya di masa yang akan datang.
“Komisi I DPR RI telah melaksanakan proses Kepatutan dan Kelayakan terhadap 11 orang Calon Anggota Dewas LPP TVRI pada tanggal dan 11 April 2017. Proses Uji kepatutan dan Kelayakan berlangsung secara terbuka, dan masing-masing calon telah menyampaikan visi dan misinya. Pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 11 April 2017 telah diputuskan 5 orang calon Dewas LPP TVRI tersebut berdasarkan suara terbanyak,” katanya.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Soal Usulan Ada Fraksi MUI di DPR, Komisi VIII: Hanya Simbolik
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Diminta Manfaatkan Momentum Pemutihan TKI di Arab Saudi
Redaktur : Tim Redaksi