jpnn.com, JAKARTA - Ruang rapat paripurna DPR, Selasa (9/7), terpantau sepi. Banyak anggota DPR yang tidak hadir di dalam ruang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Utut Adianto itu.
Rapat itu mengagendakan Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020.
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Mengintip Itu Dosa Besar
Kemudian, pendapat fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempersoalkan ketidakhadiran anggota dalam ruang rapat paripurna tersebut. Salah satu alasan Fahri, karena tidak ada pengambilan keputusan pada rapat paripurna tersebut.
BACA JUGA: Fahri Anggap Persoalan di KPK Bukan Figur tetapi Sistem
BACA JUGA: Breaking News! KPK Geledah Ruangan Salah Satu Anggota DPR
Menurut Fahri, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2014-2019 yang tinggal sekitar 80 hari lagi, sisa-sisa pekerjaan rumah sudah didaftar semua.
BACA JUGA: PK Baiq Nuril Ditolak, Fahri Hamzah Desak Pemerintah Cabut Pasal Karet UU ITE
“Jadi biasanya kalau tidak ada pengambilan keputusan itu maka tidak ada kepentingan harus ada di ruangan meskipun semua tanda tangan,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
Menurut Fahri, anggota bisa memantau lewat siaran televisi streaming DPR di ruangan masing-masing, sehingga tidak semuanya hadir ke ruangan.
“Saya ada di ruangan tetapi karena tidak ambil keputusan ya maka lihat lewat televisi saja. Setiap ruangan anggota ada televisi kabel utk ikui,” ungkapnya. “Karena tidak tidak ada keputusan lalu orang ikutinya dari jauh, DPR streaming. Jadi, tidak masalah,” tambahnya.
Fahri menegaskan, yang terpenting adalah ketidakhadiran anggota di ruang rapat paripurna itu tidak menggagalkan pengambilan keputusan. Menurut dia, keputusan adalah hal yang penting.
“Di pertemuan paripurna akan datang ada keputusan voting, dan saya kira itu momennya,” paparnya.
Berdasar catatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, sebanyak 281 anggota DPR menandatangani daftar hadir paripurna. Utut Adianto menyatakan bahwa paripurna telah memenuhi kuorum, karena 281 dari 560 anggota DPR telah tanda tangan hadir.
“Dengan demikian kuorum telah tercapai,” kata politikus PDI Perjuangan itu dalam rapat. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Para Bos Partai Politik, Simak nih Penjelasan Fahri Hamzah
Redaktur & Reporter : Boy