jpnn.com, BATAM - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan, target retribusi pajak tepi jalan sebesar Rp 30 miliar pada akhir 2017 ini bakal sulit tercapai.
Hal itu dipicu parkir berlangganan yang menjadi pedongkrak PAD sektor pajak tersebut belum terealisasi sampai saat ini.
BACA JUGA: Wako Batam: Lahan di Luar KEK Harus Dikelola Pemko
Yusfa mengaku kecil kemungkinan parkir berlangganan bisa diterapkan tahun ini.
Apalagi mengingat ranperda yang menjadi payung hukum parkir masih dibahas di DPRD Kota Batam.
BACA JUGA: Sekjen ASEACC Sebut Batam Masih Seksi di Mata Singapura
"Kita lihat saja nanti. Pansus DPRD meminta perpanjangan waktu pembahasan," ujarnya kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), kemarin.
Menurut dia, estimasi awal pendapatan dari retribusi parkir Kota Batam ditargetkan sebesar Rp30 miliar, dengan perhitungan bisa menerapkan parkir berlangganan, namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak bisa direalisasikan.
BACA JUGA: Batam Ini Maunya Apa? Apakah Mau Jadi seperti Jawa? Hatanto: Tinggal Pilih...
Kendati demikian, dia mengaku masih tetap berusaha semaksimal mungkin agar target pendapatan pada tahun angaran 2017 bisa tercapai.
"Belum bisa kita pastikan. Apakah nanti pakai pola lain, kita belum bisa pastikan," tuturnya.
Sebelumnya, guna mengejar target yang terbilang cukup besar tersebut, dishub melakukan evaluasi dengan menambah jumlah titik parkir. Dari sebelumnya ada 202 titik parkir, sekarang menjadi 555 titik parkir tersebar di Batam.
Sementara itu, berdasarkan hasil laporan kinerja Dishub pada triwulan pertama pendapatan retribusi parkir baru berada diangka Rp935 juta atau baru 3,3 persen dari target sebesar Rp30 miliar.
Anggota DPRD Batam Uba Ingan Sigalingging mengaku pesimis jika target parkir bisa tercapai di akhir tahun. Dan bahkan dia mengaku dibanding periode yang sama tahun lalu, target pendapatan malah bisa mencapai angka Rp 1 miliar.
"Ini yang kita sayangkan. Target sangat jauh dari harapan," tuturnya.
Dia menilai, dishub harus aktif meminta kerjasama parkir berlangganan dengan Polda Kepri. "Kalau memang gagal. Kita minta lagi, apakah ada syarat yang kurang atau bagaimana. Daerah lain bisa kenapa Batam tak bisa," tegas Uba. (rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KEK Pilihan Utama Masa Depan Batam
Redaktur & Reporter : Budi