jpnn.com, BATAM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya angkat bicara soal status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bakal disandang kota Batam ke depannya.
Jika pemerintah resmi menetapkan status Batam jadi KEK, Rudi meminta urusan menyangkut masyarakat termasuk tentang lahan harus dikelola Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
BACA JUGA: Sekjen ASEACC Sebut Batam Masih Seksi di Mata Singapura
"Yang diluar KEK semua ke kita, termasuk lahan harus ke kita," ucap Rudi kepada Batam Pos (Jawa Pos Group) usai menghadiri acara Dharmasanti Waisak Batam di Pasifik Hotel, Minggu (21/5).
Menurutnya, keinginan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya terkait lahan selama ini tidak dikelola Pemko Batam. Walau demikian, dia mengaku persoalan tersebut tak membuat pihaknya tidak melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.
BACA JUGA: Batam Ini Maunya Apa? Apakah Mau Jadi seperti Jawa? Hatanto: Tinggal Pilih...
"Kalau pelayanan ke masyarakat selama ini sudah jalan, hanya lahan yang hari ini tak jalan," katanya.
Sementara itu, segala urusan yang berkaitan kawasan dalam KEK, Rudi mengaku siap menyerahkan ke pihaknya yang kelak yang akan mengelola KEK atau Badan Pengusahaan (BP) Batam. Komitmen penyerahan tersebut telah dia sampaikan ke pemerintah pusat.
BACA JUGA: KEK Pilihan Utama Masa Depan Batam
"Saya sudah komit ke menko (perekonomian), dia tanya kalau jadi KEK anda (saya) siap serahkan kekuasaan. Saya bilang bikin sekarangpun saya tandatangan," katanya.
Dia berharap keputusan terkait tumpang tindih kewenangan di Batam cepat terealisasi. Untuk itu, dia melapor ke Menko Perekonomian Darmin Nasution juga Presiden Joko Widodo tentang ekonomi Batam yang tengah lesu.
"Apa kondisi ini harus bertahan terus, tidakkan kasihan rakyat menjerit. Apa tindakan menko (setelah dilapor) saya tak bisa dahului beliau, tapi saya minta tindakan lebih cepat," harapnya.
Dia mengatakan sembari menunggu transisi menuju KEK, hal yang kini perlu diperbaiki dengan segera adalah perizinan. Agar ekonomi tetap stabil, ia meminta tak boleh ada perizinan yang mandek di semua lembaga pemerintah di Batam.
"Misal, transisi enam bulan jangan tunggu enam bulan baru yang lain jalan. Layanan di mana saja, saya tak sebut organiknya (instansi), seperti IPH itu tak boleh mandek," ucap dia.
Dia pun mengaku tak gusar jika komposisi KEK kelak banyak, asal pihak yang ditunjuk mengelola KEK mampu. Menurutnya, semakin banyak industri menggairahkan ekonomi Batam.
"Semakin banyak KEK, semakin jalan industri, semakin suka saya. Kalau ini jalan uang kita berputar, rakyat bisa kerja. Yang penting jelas kewenangannya," pungkasnya. (cr13)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terpenting Bagi Investor Fasilitas dan Insentif, Bukan Statusnya
Redaktur & Reporter : Budi