jpnn.com, JAKARTA - Delegasi Norwegia memberi kesan sangat positif terhadap upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pengelolaan sawit berkelanjutan. Kesan positif juga diungkapkan delegasi Norwegia dengan keseriusan Pemerintah, masyarakat setempat, LSM, perusahaans wasta untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta melakukan corrective actions.
Mantan Menteri Luar Negeri Norwegia, yang kini Anggota Parlemen, Barth Eide menyatakan, dalam banyak hal, apa yang terjadi di Indonesia adalah bahwa Pemerintah memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil dan akademisi untuk menemukan solusi dan inovasi baru untuk menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhandan masalah lingkungan.
BACA JUGA: KLHK Tangkap Anggota Sindikat Perdagangan Satwa Liar
“Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerja sama untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Barth, yang juga Ketua delegasi, pada acara makan malam Bersama Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (23/9).
BACA JUGA: KLHK Komit Melakukan Pencegahan Korupsi
Selama dua hari, Sabtu-Minggu (22-23/9/2018), delegasi Parlemen Norwegia melihat langsung ke lapangan. Mereka ke Hutan Desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 Hutan Desa yang telah memperoleh izin definitive Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa.
Di lokasi Hutan Desa seluas 76.370 hektare (Hutan Lindung 69,299 ha, Hutan Produksi Terbatas 1,985 ha dan Hutan Produksi Konversi 5,086 ha), rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola Hutan Desaterkait praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan seperti budidaya kepiting mangrove, pengolahan arang dar ibatok kelapa dan perlebahan madu.
BACA JUGA: Litbang KLHK Berobsesi Membangun Lab Forensik Kayu
Dalam kunjungan ke Hutan Desa ini, Espen Barth Eide, memberikan apresiasi terkait pelaksanaan program Perhutanan Sosial.
“Kami di sini berkunjung untuk belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius dan cara dalam mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengurangi deforestasi. Bagi kami, kunjungan seperti ini penting bagi Komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dariP emerintah dan rakyat Indonesia, sehingga kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,” katanya.
Secara khusus, kunjungan ke Kalimantan Barat adalah untuk melihat praktik pencapaian target NDC, dan implementasi di bidang kehutanan dan land based sector (termasuk peatland), serta pengelolaan sawit yang berkelanjutan.
Tujuan yang terakhir ini, sangat berkaitan dengan penerbitan Resolusi yang dikeluarkan Parlemen Norwegia, yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada tanggal 2 Juni 2017.
Kunjungan ke Indonesia ini untuk mendapatkan gambaran positif pencapaian target Indonesia dalam perubahan iklim dan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam.
Selain itu delegasi Parlemen Norwegia juga mendapatkan paparan dan diskusi tentang Strategi dan Implementasi Perubahan Iklim; Penanganan Kebakaran Hutandan Lahan (karhutla); Strategi Konservasi Keragaman Hayati; dan Pengelolaan Sawit Berkelanjutan, rombongan melanjutkan kunjungan ke DAOPS Manggala Agni Pontianak danper kebunan sawit PT. MAR yang telah memenuhi sertifikasi ISPO dan RSPO.
Bahkan mereka sangat terkesan melihat praktik Manggala Agni DAOPS Pontianak, “Hari ini kami bertemu para pejuang api yang sangat berani yaitu Manggala Agni di DAOPS Pontianak,dan dijelaskan bagaimana kebakaran hutan dan gambut harus dicegah dan bias ditekan,” katanya.
Delegasi Parlemen Norwegia berterima kasih pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan para jajarannya yang telah menyiapkan kunjungan dan mendampingi di lapangan dengan sangat baik, sehingga dapat dipastikan bahwa Komite telah tepat memilih untuk mengunjungi Indonesia sebagai negara yang sangat penting bagi Norwegia.
Menteri LHK Siti Nurbaya sendiri mengatakan, dalam rangka kerjasama internasional selama beberapa waktu ini kita menerima kunjungan delegasi sejumlah negara, Selainp Parlemen Norwegia, juga nanti minggu ini Parlemen Uni Eropa serta menteri Lingkungan Republik Demokratik Kongo.
“Kerja sama terus ditingkatkan unuk saling belajar dan bagi Indonesia dapat menunjukkan kebijalan Presiden Jokowi dalam implementasi atasi dampak perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya
Sementara itu pada penutupan kunjungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi – KLHK, Agus Justianto meminta agar para anggota Parlemen Norwegia dapat menyampaikan informasi yang berimbang kepada para stakeholders di Norwegia dan Uni Eropa pada umumnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Penyampaian ini mendapat respons yang positif, dan mereka secara langsung menyampaikan sangat mendorong Instruksi oleh Presiden Jokowi untuk melakukan peninjauan yang tepat terhadap semua izin perkebunan kelapa sawit guna memastikan bahwa sumber daya hutan baik di dalam maupun di luar konsesi perkebunan dapat dilindungi.
Cegah Hilangnya Hutan
Barth Eide lebih lanjut mengatakan, selama perjalanan ini pihaknya telah dapat mendiskusikan apa yang harus dilakukan dalam hal perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan investasi. Pemerintah telah menjelaskan kepada kami bagaimana peraturan seperti moratorium ijin kebun sawit yang baru-baru ini ditandatangani akan mencegah hilangnya hutan di masa depan, bahkan di tengah Negara Indonesia terus mendorong peningkatan volume total minyak sawit yang diproduksi.
“Kami telah bertemu dengan para produsen di Kalimantan Barat yang menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan sawit keberlanjutan. Jelas sekali, Norwegia siap untuk mendiskusikan bagaimana kita dapat menggunakan kemitraan bilateral dan iklim hutan untuk membantu mewujudkan perubahan ini,” katanya.
Sebagai informasi, The Standing Committee on Energy and The Environment of the Norwegian Parliament, yang berkunjung ke Kalbar dipimpin First Vice Chair: Mr Espen Barth Eide (Labour Party); Second Vice Chair: Ms Tina Bru (Conservative Party); Mr Åsmund Aukrust (Labour Party) Ms Une Ain aBastholm (Green Party); Ms Else-May Botten (Labour Party); Ms Liv Kari Eskeland (Conservative Party); Mr TerjeHalleland (Progress Party); Mr Lars Haltbrekken (Socialist Left Party); Mr Stefan Heggelund (Conservative Party); Ms Hege Haukeland Liadal (Labour Party); Mr Ole André Myhrvold (Centre Party); Mr Gisle Meininger Saudland (Progress Party); Mr Runar Sjåstad (Labour Party); Mr Tore Storehaug (Christian Democratic Party); dan Lene Westgaard-Halle (Conservative Party).
Dalam kunjungan ini delegasi Parlemen Norwegia didampingi oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan (KLHK); Direktur Penanganan Kebakaran Hutan – KLHK; Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri – KLHK; Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati; Asdep Tanaman Perkebunan dan Hortikultura – Kementerian Koordinasi BidangEkonomi; Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat; Senior Adviser untuk Perubahan Iklim dan Sustainability – Yayasan KEHATI; dan Country Director IDH.(jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Balitbang KLHK: Zylarium Bogoriense Nomor Satu Dunia
Redaktur & Reporter : Friederich