Parpol Besar Sepakat Kawal Pemilu

JAKARTA - Pencontrengan Kamis, 9 April lusa dibayangi kekhawatiran para pimpinan partai politikMereka menilai daftar pemilih tetap (DPT) tetap menjadi persoalan besar yang belum terpecahkan

BACA JUGA: Golkar-PD Paling Malas Turunkan Alat Peraga

Karena itu, sejumlah Sekjen partai politik (parpol) kemarin menandatangani kesepakatan untuk mengawal pemilu
 
Empat belas Sekjen parpol telah menandatangani kesepakatan tersebut

BACA JUGA: Parpol Jangan Bangga Dulu

Mereka, antara lain, Sekjen Partai Golkar Sumarsono, Pramono Anung (PDIP),  Zulkifli Hasan (PAN), dan  Ahmad Muzani (Gerindra)Belakangan "karena terlambat" Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie ikut menandatangani kesepakatan itu

BACA JUGA: Jurkam Bisu di Negeri Singa

Sedangkan Sekjen PPP dan PKS tidak hadir.
 
Pramono Anung mengatakan, indikasi adanya kecurangan sudah jelasDPT, misalnya, hingga revisi terbaru KPU, PDIP tidak melihat adanya perubahan"Bahkan, ada pemilih yang pada 2004 lalu memiliki hak pilih, pada 2009 malah tidak terdaftar."
 
Yang terbaru, Pramono menengarai adanya TPS fiktifDia mencontohkan di PonorogoDi Kecamatan Tonokan terdapat 12 TPSPadahal, di lapangan hanya ada 11 TPS"TPS ke-12 memiliki 544 pemilih," ungkapnyaKarena itu, kata Pramono, kesepakatan tersebut dilakukan untuk mengawal dan melancarkan pemilu.
 
Hal senada diungkapkan Ahmad MuzaniMenurut dia, KPU harus mengakomodasi para pemilih yang seharusnya memiliki hak pilih, tapi tak bisa karena tidak terdaftar"KPU harus memberi mereka hak pilih meski mereka hanya memiliki KTP tempat dia mestinya terdaftar," katanya.
 
Sebab, lanjut Muzani, saat ini DPT benar-benar kacauAntara mereka yang mati dan masih di bawah umur tak jelas statusnyaKarena itu, KTP bisa menjadi alat untuk membuat mereka diperbolehkan memilih
 
Selain itu, kata Muzani, pada hari pertama pemilu, lembaga survei akan mengumumkan hasil perolehan suaranyaDia mendesak agar lembaga survei tersebut berani mengumumkan donatur atau partai yang menyewa lembaga tersebutItu agar hasil lembaga survei tidak tercampur dengan hasil resmi dari KPU
 
Pram menambahkan, ada beberapa partai yang membangun opini dengan melakukan survei seakan-akan mendapatkan suara sebesar ituNah, mereka akan mengambil keuntungan dari itu"Sebab, pada 9 April malam atau 10 April, hasil pemilu versi lembaga itu akan diumumkanKalau kita menggugat hasil itu, katanya tidak siap kalah," ujarnya.
 
Selama ini sejumlah survei mengunggulkan Partai DemokratSekjen Partai Demokrat  Marzuki Alie menampik anggapan PramonoDia menegaskan bahwa Partai Demokrat tak pernah menyewa lembaga survei mana pun
 
"Siapa yang meng-hireKita tidak pernah meng-hireMereka diuji lhoTidak mungkin mereka merekayasa hasil surveiTidak mungkin mereka menjual independensi dan risetnya hanya untuk itu," katanya(aga/tof)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Awasi Jual Beli Suara