jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah partai politik pemohon uji materi Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), bersedia mengurangi jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan pada persidangan. Tujuannya, agar MK dapat segera melakukan pengambilan keputusan sebelum verfikasi faktual terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019 yang dimulai Desember mendatang.
Salah satu parpol yang bersedia mengurangi jumlah saksi dan saksi ahli adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Pengurangan dilakukan setelah sebelumnya terjadi diskusi antara Ketua MK Arief Hidayat dengan sejumlah pemohon pada persidangan sebelumnya.
BACA JUGA: Kemendagri Yakin Jumlah Penghayat Kepercayaan Bakal Melonjak
Perindo yang semula berencana mengajukan tiga saksi ahli dan 15 saksi fakta, akhirnya bersedia hanya mengajukan enam orang saksi.
“Untuk sidang Rabu ini, saksi dari Perindo menjadi enam orang. Yakni seorang saksi ahli tertulis, dua orang saksi ahli hadir dan juga tiga saksi fakta,” ujar Ketua DPP bidang Hukum dan Advokasi Partai Perindo Christophorus Taufik di Jakarta, Rabu (15/11).
BACA JUGA: Anak-anak Tidak Pernah Bersinggungan Aliran Kepercayaan
Untuk diketahui, Perindo mengajukan uji materi terhadap Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Pasal tersebut mengatur persyaratan penetapan parpol peserta Pemilu 2019.
Dalam pasal tersebut juga diatur adanya pengecualian bagi partai-partai peserta pemilu 2014, tak perlu verifikasi ulang. Dengan ketentuan tersebut parpol baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi, sedangkan 12 parpol peserta pemilu 2014 otomatis lolos.
BACA JUGA: PAN: Harusnya Semua WNI Diarahkan Memeluk Agama Resmi
Pasal ini dianggap tidak adil karena dalam periode lima tahun menuju pemilu banyak perubahan yang bisa terjadi. Bisa saja sebuah parpol tidak lagi memenuhi syarat, baik kepengurusan, kantor, maupun jumlah keanggotaan, sebagaimana saat parpol tersebut diverifikasi.
Menurut Christoporus, Perindo mengajukan uji materi demi terlaksananya pemilihan umum yang memiliki kredibilitas dan memenuhi rasa keadilan bagi semua partai politik.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemdagri Perbaiki Aplikasi SIAK Setelah Keputusan MK
Redaktur & Reporter : Ken Girsang