jpnn.com, JAKARTA - Staf Khusus Departemen Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh Muhammad Ridha mengusulkan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia.
Dia mengatakan itu menyikapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut biaya pendidikan terus mengalami peningkatan.
BACA JUGA: Di Depan Prabowo, Sekjen PBB Menyinggung Partai Buruh
Semisal, kata Ridha, pemerintah perlu mengendalikan biaya penyelenggaraan pendidikan utamanya di sektor swasta.
"Negara harus menciptakan ambang batas biaya yang mana tidak terlalu memberatkan orang tua peserta didik terhadap sekolah swasta besar," kata dia dalam keterangan persnya, Selasa (8/8).
BACA JUGA: Dugaan Pelanggaran Mutasi Pejabat oleh Pj Bupati Bombana Dilaporkan ke KASN
Namun, kata Ridha, upaya pengendalian biaya perlu diikuti dengan peningkatan yang signifikan dalam investasi di bidang pendidikan publik.
Pemerintah bisa fokus pada peningkatan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan sumber daya di semua sekolah publik.
BACA JUGA: Detik-Detik Penemuan Mayat Sejoli dalam Mobil Lexus, Halim Mengintip dari Lubang Angin, Gempar
“Hal ini akan membantu menjembatani kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil,” ucap bakal calon legislatif DPR untuk Daerah Pemilihan di Jakarta itu.
Dia di sisi lain meminta pemerintah bisa memerhatikan sekolah swasta kecil yang masih melakukan pelayanan pada saat jumlah murid yang sedikit.
"Pemerintah harus menyediakan bantuan anggaran. Oleh karena itu aturan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 yang menekan banyak sekolah swasta kecil haruslah dievaluasi Kembali,” kata dia.
Selain itu, pemerintah perlu memprioritaskan penyediaan pendidikan gratis dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan lokasi geografis.
Hal ini berarti mengatasi akar penyebab kesenjangan pendidikan dan memberikan dukungan yang memadai kepada sekolah-sekolah di daerah yang kurang terlayani, khususnya di wilayah DKI Jakarta.
Terakhir, pihaknya mengadvokasi pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan.
"Orang tua, guru, dan anggota masyarakat harus memiliki suara dalam membentuk kebijakan pendidikan, termasuk proses penerimaan siswa baru, untuk memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas,” kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Aristo Setiawan