jpnn.com, JAKARTA - Di tahun politik, aktivitas akun-akun buzzer makin meresahkan. Hoaks disebar sedemikian rupa.
Tanpa fakta, tanpa data. Contohnya, kelakuan akun Twitter @PartaiHulk.
BACA JUGA: Menkominfo Rudiantara Difitnah, Sungguh Keji!
Dia menyebarkan informasi yang menuding Menkominfo Rudiantara dipaksa membocorkan data NIK dan KK.
"Menkominfo Rudiantara dipaksa intelijen China untuk bocorkan minimal 70 juta data KK dan NIK yang sesuai| Rudiantara dipaksa kejar target paling lambat akhir Mei tahun ini untuk produksi jutaan KTP di Beijing atas arahan Xi Jin Ping untuk pemenangan Jokowi | *infovalid". Begitulah tulis akun @PartaiHulk.
BACA JUGA: Pemerintah Harus Pastikan Aman Soal Data Pribadi
Rudiantara pun tak tinggal diam. Dia langsung me-mention akun @PartaiHulk. Rudiantara menyebut kicauan akun anonim itu mengandung fitnah yang sangat keji dan tidak berdasar.
"Yang disampaikan ybs tidak benar dan dapat diduga sebagai perbuatan yang dilarang UU ITE. Mari selalu tabayyun, hindari fitnah/hoaks disebar di medsos," tulis Rudiantara, Selasa (13/3).
BACA JUGA: DPR Wacanakan UU Perlindungan Data Pribadi
Dalam beberapa kesempatan, Rudi selalu menekankan bahwa Kemenkominfo bukanlah pemilik data kependudukan berupa NIK dan KK.
Data-data tersebut mutlak berada di bawah kontrol Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kami enggak punya datanya, apanya yang bocor?" katanya.
Rudi menjelaskan, dalam proses registrasi kartu prabayar, operator meminta pelanggan untuk menyerahkan NIK dan KK, lantas meneruskan ke pusat data Ditjen Dukcapil untuk diverifikasi. Jika data cocok, nomor akan terdaftar.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah dalam pernyataannya kemarin (14/3) mengatakan, sejak mencuatnya insiden pelanggan Indosat yang nomornya dipakai berkali-kali, pihaknya langsung melakukan pengecekan dan track down ke pusat data dukcapil.
"Hasilnya, tidak ada traffic maupun log yang mencurigakan. Artinya, data masih aman," jelasnya.
Zudan juga menjamin keamanan pusat data dukcapil. Selain dilengkapi pengamanan siber yang berlapis, juga dilakukan pengamanan fisik.
Untuk masuk ke ruang pusat data saja, seorang pegawai dukcapil harus melalui tiga kali pemindaian sidik jari.
Pertama di teras, lalu masuk ke pintu kedua, baru masuk ke ruang pusat data.
Sementara itu, untuk pengamanan secara sistem, Zudan mengatakan bahwa transaksi data dengan berbagai pihak dilakukan dengan cara host-to-host melalui VPN (virtual private network).
Yakni, jaringan khusus untuk lalu lintas transaksi data.
"Ini saya sampaikan untuk menepis isu negara menjual data," jelas Zudan. (gun/tau/c6/fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Percaya Hoaks Kebocoran Data e-KTP untuk SIM Card!
Redaktur & Reporter : Natalia