Partai Pendukung Cukup Dijatah 9 Menteri

JAKARTA -- Desakan adanya perampingan kabinet terus berlangsungAnggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta menyebutkan, idealnya jumlah menteri hanya 13 saja

BACA JUGA: Noordin M Top Klaim Bertanggung Jawab

Hanya saja, kata Wayan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mungkin berani berhadapan dengan realitas politik karena banyak sekali partai pendukungnya yang minta jatah kursi menteriDengan jumlah kursi menteri 34, SBY bisa lebih leluasa membagi-bagikan jatah kepada partai pendukungnya

BACA JUGA: Empat Petinggi Masaro Dicekal

"Tapi, kalau toh tidak 13, ambil lah jalan tengah, misal 20 atau 21 menteri sajaKarena masyarakat, dan saya, menghendaki kabinet yang minimalis," ujar I Wayan Sudirta dalam diskusi bertema 'Kabinet Baru: Hak Prerogratif versus Tuntutan Partai Koalisi' di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (29/7)

BACA JUGA: Peserta Sail Bunaken Tak Takut Bom

Menurutnya, ada sejumlah departamen yang sebenarnya bisa digabungMisalnya, Departemen Sosial digabung dengan Departemen PendidikanBahkan, menurutnya, Departemen Agama juga layak untuk dihapuskan

Sementara, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago menyebutkan, jumlah menteri mestinya maksimal 27 sajaDari jumlah itu, 40 hingga 45 persennya diisi orang Partai Demokrat, 20 hingga 25 persen dari kalangan profesional, dan hanya 30 persennya saja atau 9 menteri yang diberikan kepada partai pendukungMengapa Demokrat harus mendapat jatah mayoritas, Andrinof menjelaskan, karena ada fakta politik bahwa kemenangan SBY-Boediono dalam pilpres lalu lebih karena figur pribadi SBY yang disukai pemilih"Peran partai pendukung sangat kecilBahkan, untuk Partai Amanat Nasional, jatahnya harus dipangkas karena dulu tidak kompak mendukung SBY," ujarnya.

Alasan lain, dengan perolehan suara pileg yang lebih dari 20 persen, Partai Demokrat sebenarnya sudah punya tiket sendiri untuk mengusung pencalonan SBYPeran partai pendukung, katanya, hanya dibutuhkan untuk kepentingan politik ke depan, khususnya peran mereka di parlemenJatah partai yang hanya 30 persen itu pun, kata Andrinof, harus diisi dari orang partai yang punya keahlian khusus memimpin departemen tertentu ituKompetensi menteri ini penting, karena dalam lima tahun ke depan, SBY harus bisa menunjukkan efektifitas pemerintahannya.

"Kalau partai yang mendapat jatah menteri itu mengalami kelangkaan orang dengan kompetensi tertentu, partai itu bisa mengambil dari luar partaiKalau tidak ada, jangan paksakanKalau nggak punya orang yang ahli ngurus koperasi dan UKM, jangan dipaksakan, nanti kalau sudah jadi menteri kerjaannya malah hanya pasang iklan melulu," sindir Andrinof(fas,sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Bulan, Polisi Sita 41 Mobil Curian