jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin menilai, Pasal 122 huruf k Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hasil revisi, harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji.
Pasalnya, aturan tersebut memberi kewenangan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.
BACA JUGA: Pemanggilan Paksa di UU MD3 Hasil Revisi Bukan Hal Baru
"Ini tidak memiliki kepastian hukum, sehingga sangat berbahaya dan dapat mengancam kebebasan masyarakat dalam menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengawasi para wakil rakyat yang telah mereka pilih saat pemilu," ujar Said di Jakarta, Rabu (14/2).
Said menjelaskan, kata "merendahkan" dalam pasal tersebut sangat multitafsir. Karena itu berbahaya dan berpotensi mengancam masyarakat.
BACA JUGA: Agak Telat Protes Pasal 73 UU MD3, tapi…
"Kata itu bisa diartikan mengurangi, menjatuhkan, menurunkan, memperkecil, memandang rendah, mencela, menghina, menista, mencaci, memburukkan, dan seterusnya. Dari banyak pengertian itu, makna mana yang di maksud oleh DPR sebagai kata 'merendahkan' itu," tegasnya.
DPR, kata Said, adalah lembaga yang tidak memiliki organ pengawas. Kalau pun ada, pengawasannya hanya dilakukan oleh organ internal, yaitu MKD.
BACA JUGA: Prof Mahfud MD Tuding DPR Kacaukan Garis Ketatanegaraan
Artinya, DPR mengawasi sesama mereka. Hal tersebut tentu tidak ideal. Karenanya diperlukan pengawasan langsung dari masyarakat.
"Saya cuma mau bilang, Pasal 122 huruf k UU MD3 itu pasal kurang akal bin sembrono bin konyol yang harus dibuang jauh-jauh dari hukum positif Indonesia," kata Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) tersebut.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Pastikan tidak Labrak Putusan MK
Redaktur & Reporter : Ken Girsang