jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ichwan Datu Adam mengatakan banyak warga mengeluhkan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
Menurut dia, seharusnya pemerintah mencabut subsidi pelanggan listrik secara tepat, yakni terhadap warga yang memang tidak layak disubsidi. Bukan malah membenani rakyat kecil.
BACA JUGA: Subsidi Listrik 900 VA Dicabut, Anak Buah SBY: Jangan Bohongi Rakyat
“Jadi begini, silakan tarik subsidi untuk pengguna yang tidak layak dapat subsidi,” kata Datu, Selasa (13/6).
Namun, Datu memberikan catatan bahwa layanan di seluruh daerah di Indonesia harus diperbaiki.
BACA JUGA: Listrik Padam, Sahur dan Tarawih Gelap Gulita
Kondisi masyarakat di daerah terluar juga mesti diperhatikan. "Kedua, bagaimana dengan kondisi di daerah terpencil atau pulau terluar? Apakah sudah sesuai dengan konsep pembangunan listrik berbasis pedesaan? Perhatikan itu!’’ kata Datu.
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat ini mengakui kerap mendengar aduan masyarakat di pulau-pulau terluar yang sulit memasang listrik. Kalaupun ada harus memasang dengan harga sangat mahal.
BACA JUGA: Tagihan Listrik Naik 100 Persen, Warga Menjerit
‘’Ada yang sekitar Rp 4 jutaan untuk pasang listrik. Masalah-masalah seperti ini yang belum tersentuh pemerintah. Pengurangan subsidi sekitar Rp 22 triliun, kalau mau, harus benar-benar menyentuh di aspek itu,’’ ungkap Datu.
Lebih lanjut dia mengatakan, Komisi VII DPR sudah dan hampir selalu mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan TDL atau menarik subsidi sebelum pelayanan tidak diperbaiki.
Di sejumlah daerah banyak warga yang mengeluh sudah melakukan berbagai cara agar bisa hemat hingga mereka tidak menggunakan lampu pagar, hingga pemanas air yang hanya dihidupkan satu jam setiap hari.
Tetapi dengan penghematan itu, masyarakat tetap harus membeli voucher listrik Rp 1 juta. Masing-masing Rp 500 ribu untuk meteran atas dan Rp 500 ribu untuk meteran bawah.
“Tahu tidak, itu hanya tahan sekitar enam hari. Nah, kondisi ini butuh perhatian pemerintah,’’ kata Datu.
Menurutnya, kadang masyarakat mengeluh karena seolah-olah menghirup udara saja harus bayar retribusi dan pajak.
Memang, kata dia, masyarakat harus disadarkan soal penggunaan yang hemat atas apa pun. Masyarakat sebaiknya menggunakan cara-cara alternatife yang mentradisi untuk melakukan penghematan.
Tapi yang tak kalah penting juga tetap penting negara selalu hadir untuk memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat merasakan keadilan.
‘’Jangan sampai listrik bayar tapi byarpet, hidup mati, naik turun, dan banyak informasi tidak jelas. Ini perlu diperbaiki,’’ tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Serangan Kalong Bikin Warga di Pulau Ini Alami Gangguan Listrik
Redaktur & Reporter : Boy