Pasca Pernyataan Kalla, DPR Usut Kecelakaan Merpati

JAKARTA -- Kecelakaan pesawat Merpati nampaknya memunculkan kasus baruDPR RI menyatakan akan mengusut kecelakaan pesawat M-60 yang digunakan Merpati

BACA JUGA: Hanya Butuh 26 Lantai, Telan Rp 777 Miliar

Pengusutan ini muncul akibat kecurigaan bahwa pengadaan pesawat buatan Tiongkok itu dipaksakan untuk dibeli.

"Pernyataan pak Kalla (Jusuf Kalla, red) sebagai mantan wapres (wakil presiden, red), bahwa beliau ketika itu tidak pernah menyetujui pembelian pesawat M-60Karena itu, harus ada pengusutan," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI, usai rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-IV di Jakarta, kemarin (9/5).

Menurut Priyo, kecelakaan pesawat Merpati, patut diduga kuat disebabkan faktor pesawat M-60 yang digunakan

BACA JUGA: Bendum Demokrat Yakin Bakal Tak Terjerat

Kualitas pesawat itu belum mendapatkan standar Badan Standarisasi Penerbangan dunia atau FAAMenjadi hal yang serius karena pesawat jenis itu akhirnya memakan korban jiwa akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu (7/5) lalu

BACA JUGA: Gerah Dikait-kaitkan, Demokrat Minta KPK Cekatan

"Kenapa pesawat dengan standar seperti itu bisa dibeli," ujarnya dengan nada bertanya.

Pasca kecelakaan itu, Kalla sebagai wapres di periode 2004-2009 mengeluarkan pernyataan mengejutkanBahwa dirinya sebagai wapres tidak pernah menyetujui pembelian pesawat M-60"Pernyataan pak Kalla ini patut menjadi pertimbangan," kata Ketua DPP Partai Golongan Karya itu.

Langkah awal, kata Priyo adalah meminta komisi terkait untuk melakukan klarifikasiPihak pemerintah harus diklarifikasi atas pembelian pesawat M60 itu"Jika dipandang perlu, bisa dibentuk pansus (panitia khusus, red)," tandasnya.

Anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faizal saat di paripurna menyatakan, ada beberapa nama yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan tersebutNamun, Akbar enggan menyebutkan nama-nama tersebut dalam rapat"Kecelakaan itu tidak bisa semata-mata menyalahkan cuaca," ujarnya.

Menurut Akbar, dirinya berduka atas tewasnya 27 korban dalam kecelakaan tersebutTakdir memang tidak bisa ditolak, namun Akbar menilai ada persoalan regulasi yang kemungkinan dilanggar dalam kecelakaan ini"Kita tidak bisa membiarkan hal ini, rakyat mati satu demi satuSaya meminta pertanggungjawaban dan pengusutan terhadap hal ini," tuntutnya(bay)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Digoyang Suap, MK Minta Ketua KPU Riau Bersaksi