jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui keabsahan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Ancol di bawah pimpinan Agung Laksono, berimplikasi pada pola perkoalisian.
Pascamenerima surat dari Menkum-HAM, Selasa (10/3), Agung Laksono langsung menyatakan bahwa dirinya harus patuh terhadap hasil rekomendasi Munas yang mengharuskan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).
BACA JUGA: Agung Sah, Ini Reaksi Kubu Ical
"Ini tentu harus menyesuaikan dengan putusan Mmunas Ancol. Kami menyatakan keluar dari koalisi merah putih," kata Agung di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/3).
Dia menyebutkan bahwa Partai Golkar di bawah kepemimpinannya tidak boleh terikat dengan koalisi manapun. Sikap tersebut diputuskan untuk mewujudkan iklim politik yang kondusif. Dipastikan juga, Golkar ke depan adalah partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
BACA JUGA: Agung Cs Tak Takut Dipolisikan Ical
"Kami tidak ingin terikat dengan koalisi manapun. Kami ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK," tegasnya.
Apakah artinya Golkar akan merapat ke dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang merupakan pendukung pemerintah? Agung belum memberikan jawaban pasti.
BACA JUGA: Telat Laporkan Keuangan, Kemenhub Bekukan Rute Maskapai
"Belum melihat ke sana (gabung KIH). Kami mengatakan ingin menciptakan iklim politik yang kondusif. Untuk sementara artinya dengan bergabung dengan pemerintahan," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Dipakai 21 Hari, Rute dan Slot Maskapai Otomatis Hangus
Redaktur : Tim Redaksi