jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim juga menyambut baik komitmen pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK. Meskipun begitu dia mengatakan janji pemerintah itu tetap harus dikawal.
’’Di antaranya karena ada informasi penggajian tenaga PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah,’’ jelas.
BACA JUGA: Berharap PP PPPK Terbit Sebelum Pendaftaran CPNS
Ramli menuturkan IGI juga menyuarakan kontrak kerja tenaga PPPK dilakukan sekali sampai usia pensiun. Kemudian upah yang diterima guru minimal sama dengan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum provinsi (UMP).
Lalu sumber gaji tenaga PPPK dipastikan dari APBN. Bukan dari APBD apalagi dari pendapatan asli daerah (PAD).
BACA JUGA: Pejabat Aceh Tengah Mengaku Bisa Pahami Perasaan Honorer K2
Dia juga menyetujui adanya larangan penerimaan tenaga honorer baru di luar skema rekrutmen PPPK. Sehingga ke depan tidak ada lagi guru honorer baru yang kualitasnya tidak jelas.
BACA JUGA: MenPAN RB Janji Angkat 439 Ribu Honorer K2 jadi CPNS, Ingat?
BACA JUGA: Pemda Rekrut Guru Honorer Lagi Bakal Kena Sanksi
Mereka biasanya direkrut oleh kepala sekolah, bupati, walikota, gubernur, atau kepala dinas pendidikan. (far/lyn/wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fokus ke SDM, Jokowi Diminta Tuntaskan Dahulu Honorer K2
Redaktur & Reporter : Soetomo