"Dalam KUHAP memang ada klausal yang memerintahkan semua rutan dan seluruh cabangnya harus dikelola oleh Kementerian Hukum dan Ham, karena itu pembangunan rutan dan lembaga pemasyarakatan melalui anggaran Kementerian Hukum dan HamTapi karena keterbatasan SDM dan anggaran, kami belum sanggup mengelola sejumlah rutan misalnya di Mako Brimob Kelapa Dua itu," kata Patrialis, di Bogor, Jumat (12/11).
Sungguhpun demikian, kata Menkumham, kami selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka penyelanggaraan rutan dan lapas agar tetap tertib dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Menjawab pertanyaan soal lolosnya terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan untuk ke Bali?, Menkumham sepenuhnya menyerahkan soal itu ke pimpinan Polri setempat
BACA JUGA: Golkar Rangkul Khofifah
"Benar rutan itu milik Kementerian Hukum dan Ham, tapi pengelolaannya dibawah kepolisianLain halnya kalau itu terjadi di rutan atau lapas yang memang dikelola Kemkumham
BACA JUGA: Gus Dur Belum Diberi Gelar, PKB Pilih Sabar
"Pastilah, siapa pun petugas dan narapidanya akan ditindakSementara narapida atau tahanan yang ke luar penjara tanpa prosedur tetap (Protap) juga diberikan sanksi misalnya mencabut hak-haknya sebagai narapida berupa penghapusan remisi atau yang lainnya
BACA JUGA: Pengurus PDIP Bisa Di-Reshuffle
"Tapi sebelum itu terjadi, saya sudah memperingatkan seluruh jajaran Kemkumham agar hal itu jangan sampai terjadi mengingat sanksinya sangat berat bagi aparatur lapas atau rutan," pungkasnya.Dan itu sudah kita buktikan dengan adanya pembiaran penggunaan fasilitas mewah oleh salah seorang narapida Artalita Suryani di Lapas Cipinang"Aparat kami dengan cepatnya diproses secara hukum dan telah diberikan sanksi," imbuhnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi Golkar Tuding Asing Hanya Sewakan Bendera
Redaktur : Tim Redaksi