Patrialis: Budaya Korupsi sudah Berkarat

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, menganggap korupsi sebagai budaya yang sudah berkarat di IndonesiaKarena itu, meski berbagai upaya dilakukan untuk memberantasnya, korupsi sulit dihabisi sampai seratus persen.

"Jangan yakin seratus persen

BACA JUGA: KPK Bantu Polisi Usut Penyuap Gayus

Pasti ada yang belum (berubah)Kita ini ingin ubah budaya yang sudah berkarat

BACA JUGA: Uang Nasabah Ngalir ke Rekening Robert

Itu tidak gampangTetapi kita akan berupaya terus,” katanya usai acara peringatan Hari Antikorupsi di Kemenkumham, Rabu (8/12).

Menurut Patrialis, dalam upaya memberantas korupsi sekaligus meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia, hal terpenting yang harus diperhatikan yaitu adanya niat untuk melakukan perubahan.

“Kalau sudah ada niat, sedikit-sedikit saya kira akan ada perubahan,” ujarnya

BACA JUGA: TK: Tetapkan Saja Sultan Jadi Gubenur

Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri, menurutnya niat itu sudah diaktualisasikan dengan berbagai caraSalah satunya yakni dengan melaksanakan kampanye pencanangan antikorupsi satuan kerja Kemenkumham bertepatan dengan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Dalam kampanye ini, hadir 350 peserta dari pejabat eselon I, II dan III serta kepala UPT di jajaran KemenkumhamPara pejabat ini berkomitmen untuk melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi yang terhubung secara online dengan Kanwil Hukum dan HAM di 33 provinsi di Indonesia.“Kita kampanye dulu,” katanya

Dengan deklarasi hari ini, dia yakin, paling tidak para pejabat di unit-unit kerja Kemenkumham akan terbebani di hati masing-masing“Itu kan bagusJadi nanti kita melangkah lebih hati-hati, meskipun itu bukan jaminanTetapi kita berupaya untuk itu,” ujar dia.

Patrialis juga mengatakan, saat ini sudah terjadi berbagai perubahan di tubuh KemenkumhamBuktinya, hasil survei KPK tahun 2010 mengenai penilaian indikator inisiatif dan promosi antikorupsi (Imigrasi, Pemasyarakatan dan Sekjen), Kemenkumham mendapat urutan kedua tertinggi setelah Kementerian Keuangan.

Di sektor pelayanan publik, seperti pelayanan paspor, menurutnya juga sudah ada perbaikanBahkan, Imigrasi di Surabaya telah mengantongi ISO dan sangat mengedepankan keterbukaanDi Gedung Imigrasi Surabaya, tidak ada sekat ruang dan semua dinding terbuat dari kaca sehingga siapa saja dapat melihat seisi ruangan.

“Begitu kita masuk, kelihatan semua orang lagi ngapain,” katanyaSecara pribadi, Patrialis juga mengaku tidak pernah lagi menerima keluhan-keluhan dari masyarakat atas pelayanan di Imigrasi.(rnl/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Condong tak Setuju Deponeering