JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar meragukan informasi dalam kawat diplomatik AS tentang pembunuhan aktifis HAM, Munir yang bocor di WikileaksMenurut Patrialis, pemerintah tidak akan menelan mentah-mentah informasi dari para intel AS itu yang akhirnya bocor ke dunia maya.
"Harus dilihat dan diukur dahulu akurasinya
BACA JUGA: Diusulkan jadi Mediator, Anggap Ical Diremehkan
Sebab tidak semua informasi dari Wikileaks itu benar," ujarnya di Jakarta, Senin (20/12).Mantan anggota Komisi Hukum DPR yang gagal terpilih pada Pemilihan DPD tahun 2009 itu juga mengatakan, Kementrian yang dipimpinnya juga tidak dalam kapasitas untuk menanggapi dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam tewasnya Munir
Namun sebagai data, Patrialis menganggap hal itu sah-sah saja
BACA JUGA: Remunerasi Diikuti Ancaman Sanksi Berat
"Jadi, silahkan itu (data di Wikileaks) dipelajari terlebih dahulu oleh penegak hukum kita," ucapnya.Menteri yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, saat ini proses penegakan hukum atas kasus meninggalnya Munir sudah berjalan
BACA JUGA: Boy Rafli Resmi jadi Kabid Penum Polri
"Jadi pemerintah kita harus menghormati proses hukum tersebut," ujarnya.Menyikapi adanya tuntutan agar institusi BIN direformasi, Patrialis menegaskan hal belum perlu dilakukanAlasannya, karena secara institusi kinerja BIN masih berkualitas
"Sampai hari ini pemerintah masih butuhkan BINKalaupun ada orang-orang tertentu yang terlibat itu bukan berarti melikuidasi badannya, karena BIN tetap kita butuhkan," tegasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tunjangan Khusus Pegawai Dihentikan
Redaktur : Tim Redaksi