jpnn.com - JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi menuding Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap peredaran vaksin palsu.
Alasannya, kondisi tersebut diakibatkan oleh buruknya protokol dan regulasi mengenai peredaran vaksin.
BACA JUGA: Simak! Delapan Poin Pernyataan Sikap IDI, ARSI, dan PERSI
"Secepatnya harus memulihkan situasi tidak kondusif ini dengan membuat protokol penangananyang baik," kata Khumaidi dalam konferensi pers di kantor PB IDI, Jalan Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/7).
Dikatakan Khumaidi, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan medis merupakan korban dari oknum pemalsu vaksin.
BACA JUGA: Anak Buah Megawati: Serahkan Pembebasan WNI Pada Ahlinya
Karenanya, dia meminta kepada pemerintah untuk tidak membiarkan dokter dan tenaga kesehatan menghadapi keluhan masyarakat tanpa adanya solusi dari pemerintah.
"Segera mungkin sampaikan kepada publik jalan keluar terhadap anak-anak yang telah terbukti mendapat vaksin palsu," tandas dia. (Mg4/jpnn)
BACA JUGA: Bamsoet: Ini Skandal Paling Mengerikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasil Putusan Sela, Sidang Suap Panitera PN Jakpus Dilanjutkan
Redaktur : Tim Redaksi