jpnn.com - JAKARTA - Ratusan massa dari Pengurus Besar Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PB PGSI) menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/3).
Mereka menggelar aksi karena menilai kebijakan pemerintah terkait PPPK-ASN dan inpassing masih diskriminatif terhadap guru swasta dan madrasah.
BACA JUGA: Hujan Deras & Petir Mengiringi Demo Guru Lulus PG PPPK, Pimpinan DPR ke Mana?
Para guru itu pun menuntut DPR RI agar memperhatikan nasib guru swasta.
Selain itu, mereka juga menuntut agar dapat ikut menjadi PPPK-ASN.
BACA JUGA: Tragis, Demo Guru Berakhir Bentrok, 6 Tewas, 100 terluka
Perwakilan dari massa kemudian melakukan audiensi dengan Komisi VIII DPR dan Komisi X DPR.
Seusai audiensi yang berlangsung kurang lebih tiga jam, anggota Komisi X DPR Haerul Amri dan anggota Komisi VIII DPR Nur Huda menemui massa.
BACA JUGA: Massa P1 PPPK Guru 2022 Masih Bergolak, Apa sih Arti Prioritas? Memang Sulit Diterima
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaansetinggi-tingginya pada guru semua karena saya jadi anggota DPR bukan karena kepandaian saya, tetapi berkat doa dari guru semua," kata Haerul Amri di depan massa.
Dia menyebutkan pihaknya bersama Komisi VIII DPR akan terus memperjuangkan nasib para guru terutama yang dari swasta.
"Insyaallah kami bersama Komisi VIII akan bersinergi mendorong kebijakan yang saat ini belum menjadi fokus Kemendikbudristek,” lanjutnya.
Sementara itu, Nur Huda mengaku prihatin dengan nasib guru-guru swasta.
"Saya merasa prihatin. Saya terus terang menerima perwakilan bapak ibu semua.Kami sampaikan di forum tersebut saya sebagai anggota DPR diamanahi pimpinan kami Gus Muhaimin untuk memperjuangkan guru swasta jadi PPPK sampai titik darah penghabisan," kata Huda.
Dia juga mengungkapkan saat ini masih ada hambatan untuk mewujudkan hal tersebut.
"Soal kuota, tadi saya langsung telepon kementerian. Sekarang menPAN-RB dan menag sedang bertemu meminta kuota tambahan,” katanya.
Huda menyebutkan bahwa apabila Kemendikbudristek sudah memiliki banyak kuota, maka seharusnya untuk Kementerian Agama juga ditambah.
"Biar tidak ada diskriminasi, agar ada keadilan dan tidak pandang bulu bisa meratakan. Bapak ibu semua yang membentuk karakter anak bangsa. Masa depan anak kita ada di tangan ibu semua," tutur Huda. (mcr8/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Kenny Kurnia Putra