jpnn.com, JAKARTA - Partai Bulan Bintang (PBB) menandatangani pakta integritas yang disodorkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Berdasar pakta integritas itu, PBB akan mengusung calon anggota legislatif (caleg) yang bersih dan tidak bermasalah secara hukum.
Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer menyatakan, pihaknya secara prinsip tak berkeberatan dengan poin-poin dalam pakta integritas Bawaslu. "Prinsip-prinsip itu kami setujui dalam pakta integritas untuk menghasilkan calon-calon anggota DPR yang berkualitas," kata Ferry usai penandatanganan pakta integritas dengan Bawaslu di kantor DPP PBB, Jakarta Selatan, Selasa (3/7).
BACA JUGA: Bareskrim Bekuk Remaja Peretas Situs Bawaslu Hingga DPRD
Sedangkan Ketua Bawaslu Abhan menambahkan, partai politik hendaknya bisa menaati poin-poin dalam dalam pakta integritas. Di antaranya melarang figur yang tersangkut masalah hukum untuk maju sebagai caleg Pemilu 2019.
"Kami meminta komitmen PBB untuk mengusung atau mencalonkan orang-orang yang amanah. Tentu yang tidak bermasalah dengan hukum narkotika, penjahat seksual dan terorisme. PBB juga kami minta tidak mengusung mantan napi koruptor. Ini imbauan moramel kami walaupun terjadi polemik," kata Abhan.
BACA JUGA: Anak Buah Surya Paloh Tuding KPU Kebablasan
Selain itu, Abhan juga meminta PBB tidak melakukan politik uang. Bawaslu juga mewanti-wanti partai politik tidak meminta mahar pada pemilu legislatif ataupun pemilihan presiden.
Selanjutnya, Abhan mengharapkan PBB mengakomodasi keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam Pileg 2019. Artinya dalam setiap tiga nama caleg harus ada satu perempuan.
BACA JUGA: Jargon Jokowi Yes PDIP No, Analisis Asal-asalan
"Harapan kami juga masa kampanye, PBB bisa tertib aturan. Kalau tidak kami lakukan upaya penindakan," kata Abhan.
Bawaslu pada hari ini melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pileg 2019 ke sejumlah kantor pusat partai politik. Sebelum ke PBB, Bawaslu sudah menyambangi Partai Perindo.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemilu 2019: Jokowi Yes, PDIP No
Redaktur : Tim Redaksi