JAKARTA - Partai Demokrat meyakini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan koalisi punya resep ampuh untuk mengefektifkan keberadaan koalisi kedepanKarenanya, partai yang didirikan SBY itu menegaskan, tidak akan ataupun pernah berusaha mendesak presiden untuk merombak koalisi.
"Sebagai ketua koalisi, presiden pasti punya rumus yang cespleng untuk menata koalisi," ujar Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, usai acara pelantikan biro DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, di Silang Monas, Jakarta, kemarin (13/3)
BACA JUGA: Megawati Canangkan Cabang Pelopor
Dia menyatakan, selama ini, partainya hanya memberikan masukan terhadap presiden
BACA JUGA: Gerindra Sampaikan Nota Keberatan
"Pokoknya, semua pikiran, semua saran sudah disampaikan pada presidenSeperti diketahui, beberapa waktu terakhir, wacana perombakan komposisi partai di koalisi yang berujung pada posisi sejumlah menteri di kabinet, terus berhembus kencang
BACA JUGA: PKB Targetkan 100 Kursi DPR Pada Pileg 2014
Sejumlah elit Demokrat, termasuk Anas Urbaningrum, sempat ikut lantang menyuarakannyaNamun, wacana tersebut surut ketika presiden menyampaikan kalau tidak akan melakukan reshuffle dalam waktu dekatPartai Golkar dan PKS, dua partai yang memilih sikap berbeda dengan Demokrat saat pengambilan keputusan hak angket kasus mafia pajak, hampir dipastikan tetap aman berada di koalisi setidaknya hingga dalam waktu dekat.
Terhadap sikap dua partai tersebut, Anas menyatakan, kalau partainya tidak kecewa terhadap dua partai tersebutMenurut dia, sikap berbeda Golkar dan PKS umum ditemui dalam dinamika politik"Politik itu tidak boleh kecewa," imbuh mantan ketua umum PB HMI tersebut.
Hanya saja, dia menambahkan, sebagai partai pengusung utama pemerintah partainya hanya menginginkan koalisi dijalankan dengan sungguh-sungguhSetiap partai yang berhimpun juga kompak sehingga bisa mendukung situasi agar pemerintahan bisa bekerja dengan situasi yang lebih kondusif"Hanya itu concern kami," tegasnya
Meski demikian, Anas kembali menyatakan, tidak akan ikut campur terkait sanksi atau evaluasi apapun yang akan diberikan untuk mitra koalisi yang dianggap menyalahi kontrak politik sebelumnya"Hanya saja, sekali lagi, bagi kami koalisi ini bisa jadi koalisi yang sungguh-sungguh, lahir dan batin," pungkasnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa Golkar selalu terbuka atas apapun bentuk evaluasi koalisiJika memang presiden masih melakukan evaluasi, Golkar tidak dalam posisi memberi usulan atau masukan apapun kepada Presiden"Lebih baik Golkar menunggu saja bentuknya seperti apa," kata Priyo.
Pada intinya, evaluasi bisa dilakukan asalkan hak parpol untuk menyampaikan pendapat tetap dijunjung tinggiMenurut Priyo, hendaknya posisi koalisi tidak berarti menyeragamkan semua pendapat, baik cirri khas dan warna dari masing-masing partai"Kalau dalam arti berpendapat ini tidak boleh itu tidak boleh, sudah tentu tidak pas dan kami tidak setuju, tapi kalau dalam artian ada koridor-koridor yang dibahas sebelum pertemuan di parlemen, itu bagus," tandasnya(dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Diminta Waspadai Politik Adu Domba
Redaktur : Tim Redaksi