jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat suara terkait pernyataan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah terkait mahar sebesar Rp 5 miliar seperti yang diungkap dalam persidangan. Hasto membantah dengan keras pernyataan itu.
"Kami pastikan bahwa hal tersebut tidak benar. Di dalam pilkada, PDIP ini partai gotong royong," kata Hasto di Rumah Pemenangan Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (7/9).
BACA JUGA: Ketua Progres 98 Minta Polisi Periksa Andi Arief
Dia menegaskan, tak ada uang yang diterima PDI Perjuangan terkait Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara 2018.
Semua elemen, kata dia, diajak urunan untuk membiayai logistik pilkada seperti dari anggota DPR RI, DPRD, simpatisan, hingga pasangan calon.
BACA JUGA: Moeldoko Dorong PDIP Genjot Sosialisasi Prestasi Jokowi
Hal ini sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait penggalangan dana. Adapun regulasi tersebut juga diterjemahkan ke dalam peraturan partai.
"Dalam peraturan partai kami diatur, pasangan calon boleh membantu di dalam pemenangan itu," kata Hasto.
BACA JUGA: Bawaslu Terburu-buru Putuskan Soal Dugaan Mahar Sandi
Hasto mencontohkan saat Joko Widodo menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi membantu mencarikan dana saksi di putaran pertama.
Contoh lain juga dilakukan PDI Perjuangan saat mengusung Tri Rismaharini di Pilkada Surabaya.
"Saat itu saya pribadi berikan bantuan Rp 150 juta dan diterima langsung Bu Risma. Itu sebagai bentuk gotong royong yang kami lakukan," kata Hasto.
Seperti diketahui, dana Rp 5 miliar untuk DPP PDI Perjuangan diungkap Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara Hasmun Hamzah.
Hasmun menduga, uang itu bakal digunakan untuk biaya kampanye pencalonan Asrun sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Hasto untuk Tudingan Andi Arief
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga