jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan ternyata tidak kompak dalam menyikapi rekomendasi Pansus Angket Pelindo II DPR yang juga dipimpin kader partai berlambang banteng, Rieke Diah Pitaloka.
Pasalnya, Anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai yang dihasilkan pansus berlebihan.
BACA JUGA: Walhi: Pemerintah Masih Jadi Pemadam Kebakaran
Ini disampaikannya menanggapi beberapa rekomendasi pansus yang meminta Menteri BUMN Rini Soemarno mengganti Dirut Pelindo II RJ Lino, kemudian Presiden Joko Widodo mengganti Meneg BUMN Rini Soemarno.
BACA JUGA: Alamak! O.C Kaligis Protes Lagi
TB Hasanuddin. Foto: dok/JPG
"Kesimpulan dan kemudian melahirkan rekomendasi Pansus Pelindo II menurut hemat saya terlalu berlebihan. Bahkan bisa dapat disebut sebagai intervensi legislatif kepada eksekutif," kata TB Hasanuddin di Jakarta, Sabtu (26/12).
BACA JUGA: Menteri Jonan Keluarkan Surat Edaran, Telat Mas Bro...
Mayjen TNI (Purn) itu menjelaskan bahwa fungsi DPR salah satu di antaranya adalah mengontrol pemerintah sesuai dengan UU MD3. Mengkritisi dan kemudian memberi saran demi kepentingan rakyat adalah menjadi kewajiban anggota legislatif.
Kemudian diharapkan pemerintah, presiden maupun menteri dengan pertimbangannya melakukan perbaikan sesuai dengan saran atau solusi yang diajukan DPR. Sehingga menurutnya rekomendasi pansus berlebihan.
"Dianggap terlalu masuk kalau kemudian DPR ikut mengatur keputusan yang harus diambil terutama siapa yang harus diganti atau siapa yang harus duduk di sebuah jabatan. Mengangkat dan memberhentikan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Catatan Akhir Tahun PDIP terkait Penegakan Hukum dan HAM
Redaktur : Tim Redaksi