"Ini menunjukkan bahwa instruksi presiden kepada para pembantunya tidak jalan atau di bawah 50 persen yang mampu melaksanakan instruksi presiden tersebutMaka hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan pemerintahan sudah sangat mengkhawatirkan," kata Tjahjo kepada JPNN di Jakarta, Jumat (8/7).
Dia menambahkan, kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya kelemahan koordinasi pemerintah, interdepartemen yang lemah dan masih kuatnya egoisme sektoral
BACA JUGA: Perindo Minta Media Berimbang Beritakan SBY
"Di sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen atau lembaga pemerintah non departemen," ungkap politisi senior ini.Hal ini, sambung Sekjen PDI Perjuangan ini, terbukti adanya kasus di salah satu kementerian, di mana nota keuangan APBN perubahan dicantumkan angka tertentu tapi tidak ada di keputusan surat kementerian
BACA JUGA: Ada Aktor di Balik BBM Nazaruddin
Tjahjo juga mengatakan, banyak ide tentang program besar pemerintah yang tidak disertai dengan dukungan sumber pembiayaan yang jelas
Harusnya, kata Tjahjo, dengan hak prerogatif presiden dan dukungan data yang obyektif tentang kinerja para pembantunya hanya ada dua plihan
BACA JUGA: Periksa Semua Petugas, Cabut Hak Hariansyah
Pertama, presiden cepat mengganti para menteri atau pembantunyaOpsi kedua, para menteri yang gagal melaksanakan programnya dengan jantan mengajukan pengunduran diri. "Jangan hanya mau jabatan tapi tidak bisa kerja optimal," pungkasnya. (boy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Napi Lapas Sidoarjo Suka Pulang pada Malam Hari
Redaktur : Tim Redaksi