jpnn.com - JAKARTA - PDI Perjuangan menyoroti pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) Kalimantan Tengah pada 27 Januari lalu. Dalam catatan partai pemenang pemilu 2014 itu, pelaksanaan pilkada Kalteng merupakan yang terburuk dibandingkan daerah lain.
Koordinator Gugus Tugas Pemenangan DPP PDI Perjuangan di Kalteng, Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan, pilkada yang diikuti dua pasang calon gubernur itu sarat dengan pelanggaran dan kecurangan. Menurutnya, manipulasi marak terjadi meski pelaksanaan pilkada di provinsi yang beribu kota di Palangkaraya itu berlangsung aman.
BACA JUGA: Rano Belum Kantongi Restu Bu Mega
“Kami punya data pelanggaran, kelalaian, kecurangan dan bahkan manipulasi di 5750 TPS (tempat pemungutan suara). Banyak insiden terjadi sebelum pencoblosan yang memengaruhi penyelenggaraan pilkada,” ujarnya melalui siaran pers ke media, Kamis (4/2).
Salah satu yang jadi sorotan adalah praktik kecurangan, intimidasi dan kekerasan. "Praktik politik uang, intimidasi kepala desa dan banyak lagi. Itulah kenapa kami mengatakan kualitas pilgub ini sangat buruk," tegasnya.
BACA JUGA: Tanggal Pelantikan Bupati dan Wali Kota Masih Belum Pasti
Hanya saja, kata Dedy, partainya yang mengusung pasangan Willy M Yoseph-Wahyudi K Anwar memang tak mau menggubris intimidasi dan kekerasan yang marak jelang pencoblosan. “Kami pilih saluran yang dimungkinkan oleh aturan,” katanya.
Selain itu Dedy juga menegarai adanya keberpihakan penyelenggara pemilu dalam pilkada Kalteng. Menurut Deddy, keberpihakan penyelenggara pilkada Kalteng itu sangat merugikan pasangan Willy-Wahyudi.
BACA JUGA: Pasangan Calon Pelaku Politik Uang Harus Dicoret
Bahkan, katanya, ada informasi yang menyebut salah satu anggota KPU Kalteng yang menjadi salah satu tim sukses bagi pasangan calon gubernur. Karenanya, Deddy pun memilih menyerahkan masalah itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kami tidak ingin menuduh sembarangan. Biarlah informasi itu nanti diproses di DKPP," tegasnya.
Lebih lanjut Deddy mengatakan, penyelenggaraan yang buruk itu juga terlihat pada proses rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota yang berakhir Rabu (3/2). Sebab, banyak keberatan dan protes yang tidak digubris oleh KPU kabupaten kota. “Bahkan ada ketidaktelitian yang berpotensi curang,” tegasnya.
Deddy juga mensinyalir ada upaya KPU Kalteng untuk menggiring opini tentang pemenang pilkada. Sebab, situs KPU Kalteng sempat menayangkan data rekapitulasi suara dari formulir C1 (dari tingkat TPS) yang berbeda dengan data di kotak suara. “Kami curiga ini sudah didesain untuk membentuk opini menguntungkan bagi salah satu calin,” tegasnya.
Karenanya PDIP sempat melakukan aksi walk out pada rekapitulasi suara tingkat kabupaten/kota dengan alasan demi menjaga suasana kondusif. “Kami tidak ingin akar rumput bergejolak karena masalah ini," tuturnya seraya meminta KPU dan Bawaslu segera turun tangan. (ara/jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keputusan MK Dianggap Tidak Selesaikan Subtansi Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi