JAKARTA - PDI Perjuangan tak mau lagi hanya dijadikan perahu oleh calon kepala daerah yang tidak memiliki komitmen untuk membantu partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu pada Pemilu Legislatif maupun Pilres 2014Ketua DPP PDIP bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga, Puan Maharani, menyatakan, harus ada sanksi tegas terhadap kepala daerah yang sudah diusung PDIP namun tak mau membantu saat Pemilu maupun Pilpres
BACA JUGA: PDIP Tolak Amandemen UUD demi Capres Independen
Berbicara dalam jumpa pers di usai pembukaan Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Politik DPP PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (28/3), Puan mengungkapkan, sampai saat ini PDIP memenangi 93 dari 220 Pemilukada atau sekitar 41 persen dari kepala jumlah kepala daerah
BACA JUGA: DPD Anggap Wakil Kada Tak Mutlak Harus Ada
"Tetapi kalau ditanya kenapa tidak bisa memberikan punishment kepada kepala daerah yang membelot, apakah tidak memberi kontrak politik kepada mereka, hal itu sudah kami lakukan
Karenanya melalui Rakorbid tersebut, PDIP ingin menguatkan tiga pilar partai yakni kader di jajaran struktural partai, kader di legislatif, maupun di jajaran eksekutif
BACA JUGA: Perjuangkan Hak Anak di Penjara
Puan menilai, kader di jajaran eksekutif memang bisa saja merasa tertekan oleh partai yang berkuasa sehingga tak lagi berkomitmen untuk membantu PDIP saat Pemilu ataupun Pilpres."Kami pun menyadari belum ada aturan yang mengikat bahwa setiap kepala daerah yang kami usung, nanti saat pemilu justru membelotKami ingin bisa memberikan punishment yang jelas kepada mereka," ujar Puan.
Karenanya, sambung Puan, seiring dengan pembahasan paket RUU Politik di DPR maka PDIP ingin ada kejelasan tentang sanksi yang bisa diambil partai terhadap kepala daerah membelot"Terutama sanksi seperti apa yang bisa dijatuhkan kepada mereka, ketika mereka tidak bisa mendukung program-program partai," cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Target 1 Kecamatan 1 Kursi
Redaktur : Tim Redaksi