jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti enam program yang tidak dijalankan dengan baik oleh Gubernur Anies Baswedan pada 2021.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono dalam laporan akhir tahun yang dilaksanakan di Creative Hall, MBloc Space, Kebayoran Baru.
BACA JUGA: PDIP Ungkap Rencana Baru Anies soal UMP, Bakal Gaduh
“Sebut saja normalisasi sungai, rumah DP 0, dan Oke-Oce. Tiga hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat,” ucap Gembong, Selasa (21/12).
Dia menjelaskan hingga akhir 2021, Pemprov DKI tidak melakukan normalisasi ataupun naturalisasi sungai sama sekali, padahal program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir ibu kota.
BACA JUGA: Mbak SS Pasrah Diajak Ehem-Ehem Sampai 4 Kali, Setelahnya Menyesal
“Justru program sumur resapan yang menelan anggaran hingga Rp 411 miliar pada 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis malah dijalankan,” kata dia.
Selanjutnya, terkait dengan rumah DP 0, hingga 2021 ini yang terealisasi hanya sebanyak 967 unit saja, atau hanya 0,3 persen. Padahal total target di RPJMD adalah 232.214 unit.
BACA JUGA: Ulah Prada Yotam Bikin Panglima TNI Jenderal Andika Naik Pitam
Program Oke-Oce, dari 281.812 UMKM yang diklaim berhasil dicetak hanya sekadar pendaftar di website Jakpreuner.
Dari total jumlah tersebut baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempermasalahkan Formula E yang tidak ada dalam daftar RPJMD, tetapi dijalankan oleh Anies.
“Rp 560 miliar duit rakyat Jakarta, duit APBD kita dikeluarkan, tetpi sampai hari ini kita belum diberikan studi kelayakan terhadap penyelenggaraan Formula E,” ungkapnya.
Masalah lain yang turut disorot, yakni sebanyak 299 gedung sekolah yang sudah tidak layak harus direhabilitasi total.
Namun, hingga saat ini rehabilitasi tak kunjung terwujud.
Yang terakhir adalah mengenai pembangunan LRT Jakarta Fase 2 yang tak kunjung terwujud. Pemprov beralasan bahwa tidak ada dana untuk kereta layang tersebut.
“Kalau pemprov mau berkonsentrasi di program ini, saya kira bisa meng-cover. Bukan hanya untuk bangun sumur resapan bisa, LRT enggak bisa,” tutur Gembong. (mcr4/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gegara Sampo Mbak SW, Suasana Menjadi Riuh
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi