jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto menegaskan partainya mendorong penyaluran bansos tepat sasaran.
Oleh karena itu, menurut Darmadi, perlu mekanisme pengawasan yang kuat dari legislatif.
BACA JUGA: Said Abdullah PDIP Merespons Spekulasi Soal Kenaikan Belanja Akhir Tahun Termasuk Bansos
“Segera membentuk Panja Penyaluran Bansos. Panja ini diperlukan dalam rangka fungsi pengawasan DPR. Jadi, penyaluran bansos ke depannya perlu dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat. Jangan sampai program itu hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Darmadi Durianti dalam keterangan tertulis, Rabu (3/1/2024).
Darmadi menyampaikan hal tersebut, Rabu (3/1/2024), menanggapi efektivitas penyaluran bansos kepada masyarakat bawah.
BACA JUGA: Bansos Kewajiban Pemerintah, Jangan Dipolitisasi untuk Pilpres 2024
Anggota Komisi VI DPR RI itu juga berencana menginisiasi pembentukan panja di DPR sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat.
“Bansos kan menggunakan uang rakyat. Maka sudah menjadi tanggung jawab kami selaku wakil rakyat untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran,” ujar Darmadi.
BACA JUGA: PDIP Ingin Bansos Disalurkan Sesuai yang Diprogramkan dan Tanpa Politisasi
Oleh karena itu, menurut Darmaid, Komisi VI DPR berencana membentuk panja segera mungkin agar penyaluran bansos dapat efektif," ungkap Bendahara Megawati Institute itu.
Darmadi berharap melalui instrumen panja maka mekanisme penyaluran Bansos yang dilakukan oleh 3 perusahaan yang ditunjuk Bulog untuk mendistribusikan kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia (BUMN) sebanyak 49 persen, PT JPL (Anak Usaha Bulog) sebanyak 10 persen, dan PT Yasa Artha Manunggal sebanyak 41 persen (Swasta) bisa lebih mudah dikontrol.
“Komisi VI DPR berharap lewat Panja akan dengan mudah mengawasi distribusi Bansos senilai Rp 400 triliun tersebut. Jangan sampai di tengah gegap gempita pemilu ini, bantuan untuk rakyat yang membutuhkan banyak diselewengkan. Ini harus kita jaga dan antisipasi," tegas Darmadi.
Darmadi menegaskan PDIP memiliki komitmen yang kuat jika sudah menyangkut kepentingan wong cilik.
Menurut Darmadi, program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi instrumen penting dalam menopang keberlangsungan masyarakat kelas bawah.
Meskipun dalam pelaksanaannya atau penyalurannya masih kerap terdengar berbagai kekurangan, bukan berarti program tersebut ditiadakan tetapi seharusnya dibenahi baik dari sisi penyaluran maupun data para penerima agar tepat sasaran.
Menurut Darmadi, Bansos adalah amanah UUD 1945. Negara punya kewajiban memastikan rakyatnya tidak ada yang kekurangan dalam hal bahan pokok termasuk rakyat kecil.
“Saya kira kalau dihapus program itu bukan pilihan yang bijak. Justru hanya akan menambah beban baru bagi negara nantinya,” ujar Politikus PDIP itu.
Menurut Darmadi, kepentingan wong cilik adalah skala prioritas yang mesti diperjuangkan secara totalitas termasuk soal program Bansos ini.
“Negara tidak menganut paham kapitalisme di mana rakyat yang tak berdaya dibiarkan berjuang sendirian,” ujar Darmadi yang juga Anggota Baleg DPR RI itu.
Bagi PDIP, menurut Darmadi, bansos adalah program yang memiliki spirit dan nilai-nilai kegotongroyongan sebagaimana menjadi ciri khas bangsa ini, yaitu saling bahu membahu dalam kondisi apapun.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari