JAKARTA - Tidak semua kekuatan politik menginginkan prajurit TNI segera ikut serta mencoblosPDIP termasuk parpol yang tetap menginginkan militer bersikap netral pada 2014
BACA JUGA: Minta Pilkada tanpa Pengerahan Massa
"Mungkin belum waktunya TNI memiliki hak memilih seperti warga lain," kata Puan Maharani, ketua Bidang Politik PDIP, di sela-sela kegiatan jalan santai partai tersebut di Plaza Barat, Gelora Bung Karno, Senayan, kemarin (20/6).Putri pasangan Megawati dan Taufik Kiemas itu mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai kepentingan
BACA JUGA: PKS Juga Pasang Target Tiga Besar
"Kalau suatu lembaga yang seharusnya bisa menjadi salah satu payung dalam berbangsa dan bernegara kemudian ikut berpolitik, apa yang akan terjadi dengan bangsa iniDia menyebut, suasana tarik-menarik bernuansa kepentingan selalu muncul di negara ini
BACA JUGA: Menanti Bukti Kiprah Ibas
Siapa pun yang berkuasa, tegas Puan, pasti selalu berusaha memanfaatkan semua lini untuk dapat mempertahankan kekuasaan"Karena itu, kami berharap bahwa TNI yang harus netral sebaiknya tetap pada tempatnya," tegas PuanLantas, kapan para prajurit bisa menggunakan hak memilih? "Mungkin sepuluh tahun lagi, di mana kesadaran berbangsa dan bernegara, serta etika berpolitik sudah cukup merasuk pada seluruh bangsa ini," jawab Puan.Bila PDIP masih menolak, Partai Keadilan Sejatera (PKS) tidak mempermasalahkan TNI menggunakan hak pilih pada 2014 nantiWakil Ketua Fraksi PKS Agus Purnomo menyatakan, pihaknya mendorong agar revisi UU Pemilu saat ini memulihkan hak politik warga negara kepada TNI"Bagi PKS tidak masalah," kata Agus seusai penutupan musyawarah nasional II PKS di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin (20/6).
Menurut Agus, masalah netralitas saat ini tampaknya bisa direduksi dari diri TNISesuai denagn UU, TNI kini telah melepaskan aset-aset merekaHal itu merupakan salah satu poin penting"Dengan melepaskan aset, konflik kepentingan mereka berakhir," kata Agus.
Bukankah TNI selama ini di bawah presiden? Menurut Agus, posisi TNI sebagai lembaga di bawah presiden tidak menjadikan itu alasan untuk menutup hak politik"Di bawah presiden, TNI menjalankan tugas kenegaraan, bukan tugas politikTeknisnya mereka nanti tidak ikut kampanye, tapi bisa memilih," tandasnyaSecara terpisah, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan sikap, apakah setuju atau menolak pemberian hak memilih TNI pada Pemilu 2014"Masih terlalu prematur untuk dijawab sekarang," katanya.
Menurut dia, masih harus dikaji secara mendalam manfaat dan kerugiannya bagi kepentingan NKRI"Jangan sampai kekompakan saptamarga prajurit menjadi terkotak-kotak dan terpecah-pecahKalau kualifikasi ini terpenuhi, silakan saja," ujar Taufik yang juga wakil ketua DPR RI ituDia mengatakan, beberapa negara yang demokrasinya sudah maju memberikan hak memilih kepada militerDalam konteks Indonesia, harus dicermati sejarah perjalanan dwifungsi ABRI di era OrbaItu terutama dikaitkan dengan tuntutan reformasi"Dari sana dicari resultante yang tepat," kata Taufik(pri/c2/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Rekomendasikan Bentuk DK KPU
Redaktur : Tim Redaksi