jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menepis anggapan bahwa partainya menjadi pelopor revisi atas UU KPK. Dalihnya, usulan itu bukan hanya dari PDIP, namun partai lainnya, pemerintah dan bahkan pimpinan KPK sendiri.
Karenanya, dia membantah bahwa PDIP paling ngotot merevisi UU KPK. "Itu dikesankan. PDIP bukan paling getol," ujarnya di bekas kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (11/10).
BACA JUGA: Kabut Asap Merajalela, PDIP Kerahkan Baguna
Soal RUU KPK yang sudah disepakati Baleg DPR RI, Hasto menegaskan bahwa asalnya bukan dari PDIP. Bahkan ia mengaku belum pernah melihat drafnya.
"Saya sendiri belum melihat drafnya. Harusnya diparaf semua pihak yang punya kepentingan melakukan perbaikan agar pemberantasan korupsi efektif. Ini jadi momentum duduk bersama," jelas dia.
BACA JUGA: Sudding: Pimpinan DPR Jangan Cari Alasan Hindari Pemeriksaan MKD
Soal isi RUU yang memuat pembatasan usia hingga 12 tahun ke depan, Hasto juga menegaskan ide itu bukan dari PDIP. "Bukan dari kami angka 12 tahun itu," imbuhnya seraya mengakui pentingnya pembatasan untuk mengevaluasi kinerja dalam pemberantasan korupsi.
PDIP juga setuju dengan ide agar KPK menangani kasus korupsi di atas Rp 50 miliar. Sebab, kata Hasto, ada institusi penegak hukum lainnya yang memiliki andil terhadap pemberantasan korupsi yang nilai kerugian negaranya di bawah Rp 50 miliar.
BACA JUGA: KASIHAN: Korban Asap Ini Tak Berdaya, Lihat Saja Ini
"Seperti Kejaksaan dan Polri. Kalau didayagunakan bisa bagus. Sinergi Kejaksaan, Polisi, dan KPK," terang dia.
Lantas, apakah Hasto sudah membicarakan RUU KPK dengan Megawati? "Saya belum konsultasi dengan Ibu (Megawati, red) soal ini. Sejak awal ini harus hati-hati disampaikan. Kita harus berjuang mengawal bersama," pungkasnya.(dna/JPG/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... RI-Malaysia Sepakat Bentuk Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit
Redaktur : Tim Redaksi