jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah diminta mendukung penuh kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang.
Menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dukungan pemerintah dapat diberikan lewat pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana diatur di peraturan perundang-undangan, dan tetap menjaga penyelenggara bisa independen.
BACA JUGA: Tokoh Perempuan Ini Nilai Prostitusi Artis Perbuatan Keji
“Kami mendukung seluruh penyelengggara ditempatkan di satu gedung sendiri, sehingga betul-betul mandiri, tidak tergantung fasilitas pemerintah setempat. Karena sering di lapangan muncul persoalan independensi, kantor yang dipakai merupakan fasilitas yang diberi Pemerintah Daerah,” ujar Hasto usai bertemu Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Gedung KPU, Selasa (12/5).
Selain mendukung kemandirian KPU, PDIP menurut Hasto secara khusus meminta penyelenggara pemilu benar-benar menjamin hak konstitusi warga negara, untuk dapat memilih dalam pelaksanaan pilkada.
BACA JUGA: Ical Dianggap Tak Layak Pimpin Golkar Lagi Karena Sengsarakan Warga
“KPU harus dapat menjamin seluruh warga negara yang memiliki hak untuk memilih, terdata dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hal ini yang dapat kami suarakan di masa persiapan ini, hak politik warga negara tidak terabaikan,” ujar Hasto.
Pada pertemuan juga membicarakan hal-hal fundamental terkait kematangan demokrasi di Indonesia. Hasto mengatakan, kualitas demokrasi akan sangat ditentukan peran KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Apa Kata JK soal Prostitusi Online?
Karena itu partai pendukung utama Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini siap memberi dukungan, sehinggga kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam mempersiapkan pilkada serentak tahap pertama yang akan berlangsung di 269 daerah, dapat diatasi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Ical Sebut Tak Ada DPD yang Ingin Munaslub
Redaktur : Tim Redaksi