PDIP Mulai Goda Bima Arya

Senin, 14 November 2016 – 10:30 WIB
Maruarar Sirait. Foto: dok jpnn

jpnn.com - BOGOR - Acara jalan sehat Taruna Merah Putih di Bogor kemarin, Minggu (13/1), ternyata sedikit bermuatan politis.

Ketua TMP Maruarar Sirait tampaknya bermaksud menjodohkan Ketua DPC PDI Perjuangan Bogor Dadang Danubrata dengan Wali Kota Bima Arya untuk kepentingan Pilkada 2018.

BACA JUGA: Mau Kalahkan Kinerja Ahok-Djarot? Nih Jurusnya...

Menurut Maruarar, ada sinyal dari publik yang ingin melihat Bima dan Dadang bersanding di Pilkada 2018.

"Kalau ada jodoh, kemudian masyarakat juga mau, kenapa enggak. Kebetulan saya kenal baik Bima dengan Dadang. Mereka adik kelas saya saat di Unpar," ujar Ara -sapaan akrab Maruarar Sirait- setelah menghadiri acara Jalan Sehat di Gor Pajajaran, Kota Bogor, kemarin.

BACA JUGA: Farouk: Tergantung Hasil Survei

Dia melanjutkan, Dadang Danubrata dan Bima Arya Sugiarto telah bersahabat sejak lama. 

Komunikasi yang dilakukan dari keduanya selalu baik dalam hal apapun, tak melulu agenda politik.

BACA JUGA: Pak Ahok, Please Diam Saja agar Elektabilitas Terjaga

"Partai PAN dan PDIP juga kan selalu berkomunikasi dengan baik. Tadi ngobrol-ngobrol, saya lihat mereka cocok, makanya saya langsung tanya aja ke masyarakat. Tapi tentunya juga ada mekanisme partai yang harus dihormati," tandas anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Kota Bogor Dadang Danubrata menganggap hal biasa. 

Namun, pada ketentuannya tetap harus mengacu pada mekanisme yang ada dipartai.

"Itu kan kata ketua umum yah. Memang banyak juga yang menyandingkan saya dengan Bima Arya untuk maju di Pilwakot mendatang. Tapi kan kita harus menghormati mekanisme partai, ada prosesnya," kata dia. 

Menurut Dadang, lantaran dirinya menjabat sebagai Ketua Partai di Moncong Putih tentu harus mendengarkan suara para kader maupun pengarah di petinggi partai dan dirnya harus fatsun jika surat rekom turun dari pusat.

"Yang pasti sebelum rekom keluar kita bebas kemukakan pendapat. Tetapi jika rekom sudah turun kita harus fatsun. PDIP harus begitu, contohnya seperti di DKI Jakarta yang menolak Ahok kala itu," ungkapnya. (dka/dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Komisioner Panwaslu Segera Klarifikasi ke Bawaslu NTT


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler