jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menginginkan pemilihan pimpinan MPR RI dilakukan secara musyawarah saja, jangan sampai terjadi mekanisme voting.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundang-undangan: Yasonna H. Laoly di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/8).
BACA JUGA: Berita Foto: Penyidik KPK Geledah Ruangan Kerja Nyoman PDIP di DPR
"Kalau boleh musyawarah mufakat dulu. Jangan ada voting lah karena MPR ini kan majelis permusyratawan rakyat," kata Yasonna.
BACA JUGA: Rachmawati Soekarnoputri Kritik Usul Penambahan Pimpinan MPR
BACA JUGA: Rachmawati Soekarnoputri Kritik Usul Penambahan Pimpinan MPR
Mekanisme.musyawarah dan mufakat menurutnya cara paling elegant dalam menentukan siapa yang duduk di kursi pimpinan lembaga tinggi negara itu. Bukan dengan cara voting yang terjadi 5 tahun lalu.
"Kita serahkan pada seluruh parpol yang ada, tidak hanya koalisi (pemerintah), tetapi semua parpol untuk duduk bersama lah," lanjut menteri hukum dan HAM itu.
BACA JUGA: PAN Usul MPR Dipimpin 10 Orang, Politikus PDIP: Stop Mengakomodasi Libido Politik
Sebagai lembaga tinggi negara tempat berhimpunnya anggota DPD dan DPD, katanya, sudah seharusnya prinsip musyawarah dan mufakat diutamakan.
"Saya kira kalau musyawarah untuk mufakat akan lebih baik lagi. Apa pun namannya itu duduk bersama sepakati bersama," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Johnny G Plate: Itu Sebenarnya Hanya untuk Merebut Kekuasaan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam