PDIP Salahkan Pimpinan Polri

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa bentrok Polri dengan rakyat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) memanas karena diduga ulah provokatorSebab dari informasi yang didapatkan Tjahjo di lapangan, sebetulnya masalah tambang itu sudah tenang dan kondusif setelah ada pendekatan dari pihak Pemda

BACA JUGA: Kasus Sape, Pemerintah Abaikan Kepentingan Rakyat

Tetapi persoalan ternyata memanas lagi"Tapi memanas kembali dan anarkis setelah ada penjelasan dari seseorang, yang menyatakan bahwa lahan tambang itu Ilegal dan akhirnya terjadi peristiwa tersebut," kata Tjahjo, Minggu (25/12).

Ia mengungkapkan, masalah ini yang harus diusut dahulu baik oleh Polri maupun data  dari Badan Intelijen Negara (BIN)

BACA JUGA: Polisi Dituding Tak Paham Etika Hukum

"Data dari BIN pasti ada sebelum Polri diperintahkan bergerak," ungkap Sekjen PDI Perjuangan, itu.

Terkait posisi Polri dalam peristiwa tersebut, Tjahjo mengingatkan, harusnya polisi belajar dari pengalaman masa laluPolri harus menempatkan dirinya pada poisisi yang tidak selalu harus diperhadapkan secara politis dan fisik  dengan kekuatan penuh bersenjata kalau ada sesuatu masalah dengan rakyat

BACA JUGA: Kejagung Amankan Aset Negara Rp 34 Triliun

"Cukup maksimal (gunakan)  gas airmata dan tongkat misalnya serta barikade kalau ada bentrok untuk membubarkan massa rakyat," ujarnya.

Nah, kata Tjahjo, harusnya prosedur tetap (protap) Polri diubah"Saya tidak menyalahkan anggota Polri di lapanganYang salah adalah perintah atasannya yang harusnya lakukan  check dengan benar bagaimana posisinya di lapangan," katanya.

Tjahjo menambahkan, tugas Polri adalah penegakan hukum, melindungi dan menyayomi masyarakat  bukan musuh rakyat yang harusnya dilindungi"Jangan polri  tugasnya diperhadapkan dengan masyarakat yang kritis yang menolak sebuah kebijakan pemerintah pusat, daerah, kelompok tertentu yang menurut masyarakat tidak benar," katanya

Menurut dia, kalau ada pelanggaan hukum ada proses hukumnyaNah, tegasnya, Polri tidak perlu bersenjata kalau menghadapi unjuk rasa masyarakat"Kecuali berhadapan dengan teroris dan pelaku bersenjataItupun  harus  ada protap dan tahapan-tahapannya serta data intelejen yang benar terhadap sesuatu masalah di lapangan," kata Sekjen PDIP itu(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tragedi Kemanusiaan Jadi Tema Khotbah Natal